Jokowi Divonis Bersalah Blokir Internet, Menkominfo: Tak Tepat

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kiri), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sedang berbincang di kediamanan Menkominfo dalam perayaan natal 2019 di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate buka suara mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi dan dirinya bersalah karena pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

Johnny mengatakan hingga kini belum membaca amar putusan tersebut. "Tidak tepat jika petitum penggugat dianggap sebagai amar putusan pengadilan TUN, kami tentu hanya mengacu pada amar keputusan Pengadilan TUN, yang menurut informasi tidak sepenuhnya sesuai dengan petitum penggugat," ujar Johnny kepada Tempo, Rabu, 3 Juni 2020.

Menurut Johnny, pihaknya menghargai Keputusan Pengadilan, tapi ia juga mencadangkan hak hukum sebagai tergugat. "Kami akan berbicara dengan Jaksa Pengacara Negara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," tutur dia.

Sejauh ini ia mengaku belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Ia juga tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat di kementeriannya terkait hal tersebut.

"Namun bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berdampak ganguan internet di wilayah tersebut," ujar Johnny.

Sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan Presiden Jokowi dan Menkominfo Johnny telah melanggar hukum atas kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemerintah melakukan pemblokiran internet di Papua pada Agustus 2019. Pemblokiran internet dilakukan menyusul kerusuhan yang terjadi karena demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Kebijakan itu lantas digugat Tim Pembela Kebebasan Pers pada November 2019. Dalam gugatannya, para pemohon yang terdiri dari koalisi masyarakat seperti YLBHI dan AJI meminta pemerintah meminta maaf kepada seluruh pekerja pers tersebut harus dimuat di tiga media cetak nasional, seperti Koran Tempo, The Jakarta Post, dan Kompas sebesar 1/6 halaman.Juga di enam stasiun televisi, seperti Metro TV, RCTI, SCTV, TV ONE, TRANS TV, dan Kompas TV maksimal 1 bulan setelah putusan.

Permintaan maaf juga harus disiarkan pada 3 stasiun radio, seperti Elshinta, KBR 68H, dan RRI selama 1 minggu, dengan redaksi sebagai berikut: "Kami Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan meminta maaf kepada seluruh pekerja pers dan warga negara Indonesia atas tindakan Kami yang tidak profesional dalam melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat.”

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA






TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

4 jam lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

15 jam lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

18 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

19 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

20 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

21 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

22 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

22 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

22 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.