Helmy Yahya Resmi Cabut Gugatan Pemberhentiannya di PTUN

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya menerima bunga sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. Sejumlah karyawan dan penyiar TVRI tampak memberi dukungan kepada bekas direktur utama stasiun televisi pelat merah itu dengan memberi bunga sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya menerima bunga sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. Sejumlah karyawan dan penyiar TVRI tampak memberi dukungan kepada bekas direktur utama stasiun televisi pelat merah itu dengan memberi bunga sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya resmi mencabut gugatannya yang sudah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan sebelumnya diajukan Helmy atas pemberhentiannya sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas TVRI pada 16 Januari 2020.

    “Izinkan saya menjalani kehidupan saya yang saya nikmati betul,” kata Helmy Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.

    Helmy sebelumnya dilantik menjadi Dirut TVRI pada 29 November 2017. Dalam perjalanan, terjadi konflik dengan Dewan Pengawas TVRI yang berujung pada pemberhentian Helmy secara hormat. Selain Helmy, tiga direksi lainnya pun ikut diberhentikan.

    Adapun pengumuman pencabutan gugatan ini disampaikan Helmy beberapa hari setelah sutradara Iman Brotoseno dilantik menjadi Dirut Pengganti Antarwaktu TVRI pada 27 Mei 2020. Iman akan menjabat selama dua tahun dari 2020 sampai 2022.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.