Jokowi Minta Perubahan APBN Dilakukan Transparan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersiap memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juni 2020. Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout

    Presiden Joko Widodo bersiap memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juni 2020. Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 dilakukan secara transparan. Ia pun meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, detail, dan matang, terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

    "Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur apbn betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel," kata Jokowi dalam siaran langsung pembukaan rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 3 Juni 2020.

    Menurut Jokowi, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan karena laporan bahwa berbagai perkembangan penanganan Covid-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi, membawa konsekuensi. Konsekuensinya, ada tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

    Jokowi juga meminta konsep berbagi beban atau sharing the pain bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pelaku usaha. "Harus betul-betul bersedia memikul beban. Bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

    Sharing the pain itu, kata dia, dilakukan agar pelaku usaha atau korporasi tetap mampu berjalan, PHK massif dapat dicegah dan sektor keuangan tetap stabil. "Dan tentu saja pergerakan roda ekonomi terus kita bisa jaga," kata Presiden.

    Jokowi juga mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya resiko moral hazard.

    "Ini penting sekali. Karena itu saya minta kepada Jaksa Agung, pada BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperkukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Nyoblos di Saat Pandemi, Pilkada Berlangsung pada 9 Desember 2020

    Setelah tertunda karena wabah Covid-19, KPU, pemerintah, dan DPR memutuskan akan menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember di tahun sama.