Jokowi Minta Perubahan APBN Dilakukan Transparan

Editor

Rahma Tri

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juni 2020. Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 dilakukan secara transparan. Ia pun meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, detail, dan matang, terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

"Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur apbn betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya dan tetap kredibel," kata Jokowi dalam siaran langsung pembukaan rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, Rabu, 3 Juni 2020.

Menurut Jokowi, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan karena laporan bahwa berbagai perkembangan penanganan Covid-19 dan berbagai langkah strategis pemulihan ekonomi, membawa konsekuensi. Konsekuensinya, ada tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

Jokowi juga meminta konsep berbagi beban atau sharing the pain bersama antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pelaku usaha. "Harus betul-betul bersedia memikul beban. Bergotong royong. Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Sharing the pain itu, kata dia, dilakukan agar pelaku usaha atau korporasi tetap mampu berjalan, PHK massif dapat dicegah dan sektor keuangan tetap stabil. "Dan tentu saja pergerakan roda ekonomi terus kita bisa jaga," kata Presiden.

Jokowi juga mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya resiko moral hazard.

"Ini penting sekali. Karena itu saya minta kepada Jaksa Agung, pada BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperkukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," ujar Jokowi.






Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

5 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

8 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

8 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

8 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

9 jam lalu

Ekonom Sebut Resesi Global Bisa Ubah Surplus Perdagangan Jadi Defisit

Ekonom menyebut surplus perdagangan bisa berubah dan berbalik arah menjadi defisit karena resesi global.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

9 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

11 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

11 jam lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

11 jam lalu

Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

12 jam lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.