Dapat Dana Talangan Rp 8,5 Triliun, Ini Kewajiban Garuda

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berada di  pesawat Garuda yang disewa khusus di Bandar Udara Internasional Velana, Maldives, Jumat 1 Mei 2020 malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri geelombang kedua dengan memulangkan 347 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Lutfi Andaru

    Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berada di pesawat Garuda yang disewa khusus di Bandar Udara Internasional Velana, Maldives, Jumat 1 Mei 2020 malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri geelombang kedua dengan memulangkan 347 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Lutfi Andaru

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan dana talangan Rp 8,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Arya menuturkan bahwa dana talangan itu bukan dana pemerintah dan peran pemerintah hanya sebagai penjamin bagi perseroan untuk mencari pinjaman. Perusahaan akan diminta mencari sumber pinjaman untuk dana talangan tersebut.

     

    "Garuda tidak mungkin terima dana dari pemerintah karena yang bisa menerima dana pemerintah adalah perusahaan yang seratus persen dimiliki pemerintah," ujar Arya dalam konferensi video, Selasa, 2 Juni 2020.

     

    Ia mengatakan pemerintah saat ini hanya memiliki 60 persen saham Garuda, sementara sisanya adalah swasta dan lainnya. Dengan demikian, tidak boleh ada dana pemerintah yang disuntikkan ke perseroan. "Jadi kalau dibilang dana pemerintah untuk bayar utang itu tidak benar."

     

    Dia pun mengatakan dana talangan boleh dipergunakan perseroan sesuai kebutuhannya. "Cairnya kapan itu pintar-pintar Garuda mencari pinjaman." 

     

    Arya pun mengingatkan bahwa dana talangan berbeda dengan Penyertaan Modal Negara. Pada sistem dana talangan, Garuda tetap harus membayar utang dan bunganya di kemudian hari. Sementara, untuk dana PMN tidak perlu dikembalikan dan langusng masuk dari APBN kepada perseroan yang memerolehnya.

     

    Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik besarnya stimulus yang dialokasikan pemerintah dalam APBN untuk perusahaan BUMN di tengah pandemi virus corona. Musababnya, anggaran itu lebih besar ketimbang bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor yang paling terdampak, yakni UMKM.

     

    Berdasarkan data yang dihimpun Faisal Basri, saat ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp 152,15 triliun untuk BUMN. Sebanyak Rp 25,27 triliun digelontorkan untuk lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN). Di antaranya PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia. 

     

    Sedangkan Rp 94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp 32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi. 

     

    Faisal menengarai, dana talangan investasi ini nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Misalnya Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni ini. Belum lagi proyek-proyek Hutama Karya yang menurut Faisal sarat kepentingan di balik layar.

     

    CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.