Pemberangkatan Haji 2020 Batal, Biro Travel Jelaskan Skema Refund

Reporter

Editor

Rahma Tri

Petugas memberikan penjelasan kepada calon jamaah umrah di kantor pusat Maktour Travel Umrah dan Haji, Jakarta Timur, Kamis 27 Februari 2020. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menangguhkan sementara pelayanan umrah bagi warga dari luar kerajaan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Syam Resfiadi menjelaskan sejumlah ketentuan terkait pembatalan keikutsertaan haji bagi jemaah. Setelah pemerintah meniadakan keberangakatan haji tahun ini, ditengarai akan ada calon jemaah haji yang meminta pengembalian (refund) dana haji.

"Pengembalian uang masih diatur KMA-nya, kami sudah diskusi dengan Kemenag bagaimana teknisnya berdasarkan UU yang ada. Pada dasarnya, kalau jemaah batalkan diri total, artinya tidak bisa berangkat lagi di tahun yang akan datang atau pun masuk prioritas tahun berikutnya," ujar Syam kepada Tempo, Selasa, 2 Juni 2020. Pembatalan dan permintaan refund itu juga akan dikenakan biaya pembatalan.

Namun, ia mengatakan, calon jemaah haji masih bisa membatalkan biaya pelunasan haji yang sebesar sekitar US$ 4.000. Pengembalian itu nanti bisa disalurkan langsung dari Badan Pengelola Keuangan Haji kepada jemaah. Namun, ia mengatakan penyelenggara perlu terlebih dahulu menerima laporan dari jemaah dulu, misalnya data lengkap dan bukti nomor akun jemaah.

"Harapannya akun dalam mata uang asing, agar tidak ada selisih kurs, karena kami juga diminta BPKH menyetor dalam mata uang asing. Sehingga tidak ada selisih kurs," ujar Syam. Namun demikian, ia menyarankan para jemaah tidak membatalkan hajinya, melainkan menunda saja ke tahun depan. Sehingga, jemaah tidak terkena biaya administrasi akibat pembatalan.

Hari ini Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan pemerintah Indonesia tidak akan memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Ia berujar ,pemerintah Arab Saudi hingga hari ini masih menutup pintu. "Pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya pelayanan dan perlindungan jemaah," kata Fachrul dalam konferensi pers virtual, Selasa, 2 Juni 2020.

Fachrul mengatakan, pemerintah tidak memiliki kecukupan waktu untuk mempersiapkan, seandainya pun terpaksa memberangkatkan jemaah haji dengan pengurangan kuota haji. Sebab, berdasarkan jadwal, kloter pertama jemaah haji Indonesia sudah harus berangkat pada 26 Juni 2020. Sementara pemerintah dan jemaah membutuhkan tambahan waktu untuk mengikuti protokol kesehatan.

"Dalam skenario ini (pengurangan kuota) maka rentang waktu haji akan lebih lama karena ada masa tambahan karantina 14 hari sebelum berangkat, setelah tiba (di Arab Saudi), dan setelah tiba kembali (di Indonesia)," tutur Menag.

Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji di tengah wabah penyakit menular berbahaya. Kementerian Agama, kata Fachrul, telah melakukan kajian literatur terkait pelaksanaan haji di tengah wabah. "Faktanya mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan dan puluhan ribu jemaah jadi korban," ucap dia.

 

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ






Ridwan Kamil: Bandara Kertajati Siap Jadi Embarkasi Calon Haji Asal Jawa Barat

5 hari lalu

Ridwan Kamil: Bandara Kertajati Siap Jadi Embarkasi Calon Haji Asal Jawa Barat

Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat siap menjadi embarkasi haji untuk calon haji asal Provinsi Jabar.


27 Tewas dalam Kecelakaan Bus Pengangkut Pasien Covid di China

11 hari lalu

27 Tewas dalam Kecelakaan Bus Pengangkut Pasien Covid di China

Sebanyak 27 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka ketika sebuah bus pengangkut warga China yang terpapar Covid-19, kecelakaan di provinsi Guizhou.


Kiat Cegah Penularan Cacar Monyet di Rumah

14 hari lalu

Kiat Cegah Penularan Cacar Monyet di Rumah

Semua pihak diminta mencegah penularan cacar monyet dimulai dari rumah sesuai tata laksana yang berlandaskan protokol kesehatan.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

14 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

16 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Akan Bantu Pengurusan Haji Penjaga SD yang Uangnya Rusak Dimakan Rayap

16 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Akan Bantu Pengurusan Haji Penjaga SD yang Uangnya Rusak Dimakan Rayap

Wali Kota Solo berjanji akan membantu pengurusan pendaftaran haji penjaga SD yang uangnya rusak dimakan rayap.


Ini 7 Negara di Asia yang Sudah Longgarkan Aturan Masuk

19 hari lalu

Ini 7 Negara di Asia yang Sudah Longgarkan Aturan Masuk

7 negara di Asia sudah melonggarkan aturan masuk wisatawan asing untuk menikmati tempat wisata tanpa aturan ketat seperti karantina.


Mendag Ingin RI Banjiri Ekspor Produk Pangan ke Arab Saudi

20 hari lalu

Mendag Ingin RI Banjiri Ekspor Produk Pangan ke Arab Saudi

Mendag mengatakan kunjungan masyarakat Indonesia ke Arab sangat tinggi untuk umrah dan haji.


Zulhas Ingin Produk Pangan RI Banjiri Arab Saudi, Sebab...

20 hari lalu

Zulhas Ingin Produk Pangan RI Banjiri Arab Saudi, Sebab...

Zulkifli Hasan menginginkan produk pangan asal Indonesia dapat membanjiri Arab Saudi.


3 Komponen yang Pengaruhi Reinfeksi Covid-19

35 hari lalu

3 Komponen yang Pengaruhi Reinfeksi Covid-19

Pakar patologi klinik menyebut terjadinya reinfeksi atau penularan berulang tergantung pada tiga komponen penting COVID-19. Apa saja?