Masuki New Normal, PHRI: Stimulus Pemerintah Belum Cukup

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan stimulus yang disiapkan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di masa new normal belum cukup membantu pengusaha.

"Terkait kebijakan new normal, stimulus masih rendah dan belum bisa mencukupi untuk membantu kemampuan bertahan sektor riil dan sektor keuangan," ujar Hariyadi, Senin, 1 Juni 2020.

Berdasarkan data yang dipaparkan Hariyadi, total anggaran stimulus PEN yang direncanakan pemerintah per 18 Mei 2020 sebesar Rp 641,17 triliun. Dari jumlah itu, bantuan yang diterima oleh pengusaha hanya Rp 34,15 triliun, yakni untuk subsidi bunga, dan Rp 87,59 triliun untuk penempatan dana pemerintah di perbankan.

Sedangkan dari total batuan ini, porsi insentif yang diberikan kepada sektor pariwisata hanya Rp 3,8 triliun. Ia menyayangkan bantuan untuk perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) justru lebih besar dari sektor riil, yaitu mencapai Rp 135,34 triliun.

Hariyadi pun meminta pemerintah menambah sokongan bantuan untuk pengusaha di bidang pariwisata, khususnya hotel dan restoran, dalam bentuk modal kerja. Modal tersebut akan digunakan untuk membayar kebutuhan operasional seperti listrik, gaji karyawan, serta utilitas kamar dan restoran.

"Kami simulasikan kamar hotel saat ini berjumlah 715.168 kamar, sedangkan restoran 17.862. Untuk biaya di luar bahan baku makanan, kami membutuhkan Rp 21,3 triliun untuk enam bulan," tutur Hariyadi.

Selain modal kerja, stimulus yang tengah diusulkan adalah subsidi suku bunga yang menyesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia serta penurunan tarif listrik dan gas. Dia juga meminta pemerintah memberikan relaksasi pembayaran tunggakan listrik selama tiga bulan setelah jatuh tempo tanpa beban minimal.

"Selanjutnya, kami meminta adanya penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari dan percepatan jangka waktu restitusi pajak," kata Hariyadi.






Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

4 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

6 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


Volkswagen Siapkan New Normal untuk Mengatasi Krisis Semikonduktor

6 hari lalu

Volkswagen Siapkan New Normal untuk Mengatasi Krisis Semikonduktor

Volkswagen tak melihat bahwa krisis chip semikonduktor akan berakhir pada 2023. Strategi baru disiapkan untuk mengatasi produksi.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

10 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

11 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

12 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

12 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

13 hari lalu

Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

PT Timah Tbk pada paruh pertama tahun 2022 menyetorkan kontribusi pajak dan PNBP sebesar Rp 1,196 Triliun kepada negara.


Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

14 hari lalu

Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

Lowongan kerja telah dibuka sejak 1 September dan akan ditutup pada 24 September 2022.


Kalsel Bakal Terapkan Penghapusan Data Kendaraan yang Nunggak Pajak STNK

18 hari lalu

Kalsel Bakal Terapkan Penghapusan Data Kendaraan yang Nunggak Pajak STNK

Penghapusan ini berlaku untuk kendaraan yang menunnggak pajak selama dua tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) habis atau pajak lima tahunan.