Stimulus Jumbo untuk BUMN, Faisal Basri Duga Ada Agenda Politik

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik stimulus pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nilainya terbilang jumbo.

Ia menduga ada agenda politik di balik penggelontoran stimulus yang nilainya bahkan lebih besar dibandingkan pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk UMKM, sektor yang paling terdampak selama pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Karena kalau BUMN gagal bayar, (pemerintah) hancur lebur," kata Faisal dalam acara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin, 1 Juni 2020.

Dari catatannya, kata Faisal, pemerintah berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp 152,15 triliun untuk BUMN. Sebanyak Rp 25,27 triliun dialokasikan ke lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN), di antaranya PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Adapun sekitar Rp 94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp 32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi.

Lebih jauh, Faisal menyatakan kecurigaannya bahwa dana talangan investasi ini nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Misalnya Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni ini. Belum lagi proyek-proyek Hutama Karya yang sarat kepentingan di balik layar. 

Oleh karena itu, Faisal menyebutkan perlunya dicermati konsekuensi buruk praktik kebijakan fiskal pemerintah ini. "Jadi, APBN ini hanya digunakan untuk menopang proyek strategis nasional yang di belakangnya adalah kelompok kepentingan," tuturnya.

Padahal, menurut Faisal, tidak semua anggaran yang digelontorkan untuk BUMN itu berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Ia pun meminta pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya untuk sektor yang paling terimbas. Selain UMKM, ada juga sektor pertanian untuk subsektor tanaman pangan yang terpukul hebat karena pertumbuhannya minus 10,31 persen.






Erick Thohir: F1 H20 di Danau Toba Akan Serap Tenaga Kerja dan UMKM

1 jam lalu

Erick Thohir: F1 H20 di Danau Toba Akan Serap Tenaga Kerja dan UMKM

Erick Thohir memastikan, penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 atau F1 H20 akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Rencananya berlangsung tahun depan.


Anindya Bakrie dan Erick Thohir Resmi Jadi Pemilik Klub Liga Inggris, Oxford United

7 jam lalu

Anindya Bakrie dan Erick Thohir Resmi Jadi Pemilik Klub Liga Inggris, Oxford United

Anindya Bakrie dan Erick Thohir, resmi menjadi pemilik klub Liga Inggris, Oxford United. Keduanya punya saham mayoritas 51 persen.


Pertamina Rombak Direksi Pertamina International Shipping

13 jam lalu

Pertamina Rombak Direksi Pertamina International Shipping

Perombakan subholding Pertamina itu berlangsung pada Selasa, 27 September 2022.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

1 hari lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

1 hari lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah akan mendatangkan impor gas khusus untuk keperluan pupuk nasional.


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

2 hari lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

Zulkifli Hasan bercerita Presiden Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara.


Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

3 hari lalu

Erick Thohir Ingin Para Profesional dan Praktisi Level Global Kelola Pasar Ekonomi Syariah RI

Erick Thohir mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat Indonesia masih memiliki peluang memajukan ekonomi syariah


Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

3 hari lalu

Pengusaha Blak-blakan soal Oversupply Kapal Penyeberangan, Trayek Dikuasai BUMN?

Porsi jumbo BUMN dan BUMD untuk menguasai trayek perintis disebut terjadi karena pengadaan kapal banyak menggunakan APBN dan APBD.