Dana PEN untuk BUMN dan B-30, Politikus Gerindra: Menggelikan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra, Kamrussamad, mengkritik langkah pemerintah dalam memetakan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut dia, alih-alih difokuskan untuk sektor riil yang terdampak wabah corona, dana itu sebagian besar malah digelontorkan untuk perusahaan BUMN.

    Bahkan, berdasarkan data yang dihimpun anggota Komisi XI DPR itu, pemerintah juga mengucurkan anggaran untuk proyek B-30 di tengah pandemi. Kebijakan pemerintah ini, kata Kamrussamad, tidak tepat dengan momentum yang tengah dihadapi negara.

    "Ini menggelikan. Pemerintah ingin supaya industri CPO bisa berkompetisi dan mendapatkan apresiasi. Apakah tepat membangun opini seperti ini di tengah pandemi?" tutur Kamrussamad dalam diskusi yang digelar secara virtual bersama Kahmi Preneur, Senin, 1 Juni 2020.

    Politikus Partai Gerindra ini berpandangan, semestinya pemerintah memiliki prioritas untuk sektor-sektor yang akan dipulihkan. Misalnya sektor pariwisata hingga UMKM yang kini terancam tumbang.  

    Adapun saat ini, pemerintah berencana mengucurkan stimulus untuk 12 perusahaan pelat merah yang dianggap terdampak Covid-19. BUMN tersebut adalah PLN, Hutama Karya, Bulog, Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia (KAI), Perkebunan Nusantara, Bahana, Permodalan Nasional Madani, Perumnas, Pertamina, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).

    Kedua belas perseroan ini menerima skema dana dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, penyertaan modal pemerintah, dana kompensasi, hingga dana talangan investasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.