BPJS Watch Minta Iuran JKN Bagi Keluarga Bisa Dicicil

Petugas keamanan berjalan dengan membawa berkas di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta pemerintah mengubah skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen mandiri bagi peserta keluarga. Ia mengatakan semestinya pembayaran itu bisa dicicil per anggota keluarga.

"Sebaiknya iuran bisa dibayar bertahap untuk keluarga. Misalnya tanggal 1 untuk anaknya, nanti orang tua dapat duit, tanggal berikutnya ayahnya," ujar Timboel kepada Tempo, Senin, 1 Juni 2020.

Musababnya, menurut Timboel, dalam aturan yang ada saat ini, pembayaran untuk segmen peserta mandiri keluarga mesti dilakukan secara kolektif atau bersamaan. Padahal kebijakan tersebut dinilai akan memberatkan peserta.

Apalagi, kata dia, pemerintah baru saja menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan di tengah masa pandemi corona. Selain menyinggung soal pembayaran, Timboel meminta pemerintah memberikan relaksasi bagi peserta yang akan turun kelas.

Berdasarkan aturan yang berlaku, Timboel meyebut peserta baru bisa turun kelas apabila sudah memenuhi masa kepesertaan selama 1 tahun. "Jadi ini harus dilakukan supaya pemerintah bisa mengantisiapsi kenaikan tunggakan iuran," tuturnya.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini terbit seusai Mahkamah Agung membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari.

Adapun beleid anyar ini mengatur tarif iuran untuk peserta mandiri kelas I dan kelas II naik pada 1 Juli 2020. Iuran peserta mandiri kelas I akan naik menjadi Rp 150 ribu per orang per bulan. Sedangkan iuran kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan.

Sementara itu, untuk peserta kelas III, tarif yang ditetapkan tidak naik, yakni sebesar Rp 25.500. Tarif tersebut baru akan naik pada 2021 menjadi RP 35.000. Untuk kelas ini, pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 per orang per bulan yang mulai belaku pada Juli-Desember 2020. Sedangkan pada 2021, subsidi tersebut berkurang menjadi hanya Rp 7.000.






Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

7 jam lalu

Berikut Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan Terbaru 2022

Berikut daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan dari ringan sampai kronis sepert sakit kepala, diabetes, sampai HIV


Lulusan Teknik Wajib Baca, Daftar Lowongan Kerja Dibuka sampai Akhir Oktober

10 jam lalu

Lulusan Teknik Wajib Baca, Daftar Lowongan Kerja Dibuka sampai Akhir Oktober

Namun, sekarang banyak orang lebih mahir dalam mencari lowongan kerja baru melalui berbagai cara.


Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

15 jam lalu

Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

BPJS Kesehatan mengembangkan telemedicine agar peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia semakin mudah mengakses layanan kesehatan yang kredibel


BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

1 hari lalu

BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

Telemedicine memudahkan penduduk di wilayah 3T mengakses pelayanan kesehatan.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

3 hari lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

4 hari lalu

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja penuh waktu atau full time.


Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

5 hari lalu

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Pemerintah tengah menghitung kenaikan tarif INA CBGs seiring implementasi KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

13 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.