Tiga Hari Jadi Dirut TVRI, Iman Brotoseno Langsung Urus Tunjangan

Reporter

Iman Brotoseno. Facebook/@iman brotoseno

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau Dirut TVRI Iman Brotoseno telah mengurus pencairan rapel tunjangan kinerja direksi dan karyawan kepada pemerintah. "Benar kok. Saya sudah berkoordinasi dengan Menko dan berkirim surat ke Menkeu untuk mengurus tunjangan kinerja," ujar dia kepada Tempo, Senin, 1 Juni 2020.

Berdasarkan koordinasi tersebut, kata Iman, tunjangan kinerja yang selama ini belum diberikan bakal dibayarkan secepatnya. Ia mengaku telah mendapat kabar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa perihal pembayaran tunjangan itu sedang diurus. "Besok ini saya akan follow up lagi."

Iman berjanji bahwa salah satu prioritas di awal kepemimpinannya adalah untuk mengurus kesejahteraan karyawan. Ia pun mengatakan akan mulai berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan yang melilit stasiun televisi pelat merah tersebut. "Insya Allah. Saya baru tiga hari khan? Jadi akan koordinasi dengan pihak terkait."

Pernyataan tersebut adalah konfirmasi Iman terkait isi dalam siaran pers yang diterima Tempo dari Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin pada Ahad, 31 Mei 2020, mengenai penyambutan Iman sebagai Direktur Utama TVRI. Di dalam surat yang mengatasnamakan Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan LPP TVRI Ali Qausen itum disebutkan bahwa pada periode awal ini Iman segera mengurus tunjangan kinerja karyawan.

"Pada hari kedua menjadi Direktur Utama definitif, Iman Brotoseno telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan RI untuk mengurus rapel tunjangan kinerja pimpinan dan karyawan LPP TVRI," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Mei 2020. Iman Brotoseno pada pekan lalu ditunjuk sebagai Direktur Utama untuk Periode 2020-2022 menggantikan Helmy Yahya yang diberhentikan Dewan Pengawas TVRI.

Rilis itu menyatakan bahwa rapel Tunjangan Kinerja sebelumnya belum dianggarkan oleh Direksi lama dan sudah dikonfirmasi oleh Komisi I DPR RI, sehingga tidak ada kaitannya dengan alasan pemberhentian Direksi sebelumnya. "Justru Direksi lama terbukti telah mengabaikan hak karyawan dengan keterlambatan bayar honor produksi SKK karyawan lebih dari 5 kali sejak tahun 2018," begitu bunyi salah satu bagian siaran pers tersebut.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kisruh yang menimpa tubuh manajemen TVRI mengakibatkan terhambatnya penyaluran tunjangan kinerja (Tukin). Tunjangan kinerja itu sebenarnya sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kisruh terjadi karena pemecatan Helmy Yahya pada kursi Direktur Utama TVRI di awal tahun 2020.   

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi melalui akun media sosial pribadi miliknya.  "Korban nyata kekisruhan @TVRINasional ini adalah tertundanya Tukin (tunjangan Kinerja) yang sudah disetujui Presiden tidak dapat cair," tulisnya, Jumat 14 Februari 2020.

Achsanul mengatakan, bahwa tukin tersebut merupakan hadiah serta penghargaan dari Jokowi atas kinerja TVRI yang selama ini telah dinilai baik. Karena pada masa-masa sebelumnya, kata Achsanul, TVRI merupakan salah satu lembaga pemerintah yang belum pernah mendapatkan tukin. "Baru sekarang, itu pun tak bisa cair," ucapnya.

Bekas Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra juga sempat menyebut, setidaknya ada tiga persoalan yang timbul setelah pemecatan Helmy Yahya dari jabatan direktur utama. Salah satu efek yang timbul dari sengkarut tersebut, kata Apni, yakni  terganjalnya tunjangan kinerja karyawan TVRI.

"Rapel tunjangan kinerja sekitar 4.800 karyawan TVRI di seluruh Indonesia yang sedianya sudah bisa dibayarkan dalam bulan Februari ini, akan tertunda," ujar Apni dalam rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 27 Januari 2020.

Apni belum bisa memperkirakan pembayaran rapel tunjangan kinerja itu bakal tertunda sampai kapan pasca-pemecatan Helmy Yahya. Sebab, semua proses permohonan Anggaran Biaya Tambahan untuk rapel tunjangan kinerja senilai Rp 205 miliar perlu surat dan tanda tangan dari Direktur Utama Definitif.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI






Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Jumat ini, Nominalnya Lebih Besar dari Tahun Lalu

29 Juni 2022

Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Jumat ini, Nominalnya Lebih Besar dari Tahun Lalu

Sri Mulyani menyebutkan nominal gaji ke-13 PNS dan pensiunan yang akan cair pada Jumat besok, 1 Juli 2022, akan lebih besardari tahun lalu. Kenapa?


Penjelasan Sri Mulyani Soal Bedanya Gaji ke-13 PNS Tahun Ini Dibanding di 2021

28 Juni 2022

Penjelasan Sri Mulyani Soal Bedanya Gaji ke-13 PNS Tahun Ini Dibanding di 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan akan menerima gaji ke-13 pada 1 Juli 2022.


Sri Mulyani: THR Bisa Dicairkan setelah Lebaran Jika Ada Masalah Teknis

16 April 2022

Sri Mulyani: THR Bisa Dicairkan setelah Lebaran Jika Ada Masalah Teknis

Sri Mulyani mengatakan THR keagamaan untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan bisa dicairkan setelah Lebaran 1443 Hijriah jika terjadi kendala teknis.


Tambahan Penghasilan PNS DKI Rp 8,65 Triliun, PKS: Reward untuk yang Berprestasi

20 Februari 2022

Tambahan Penghasilan PNS DKI Rp 8,65 Triliun, PKS: Reward untuk yang Berprestasi

Politikus PKS itu mengatakan PNS DKI yang bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsi harus dihukum dengan pemotongan TKD.


DPRD Panggil BKD Soal Tambahan Penghasilan PNS DKI Rp 8,65 Triliun

20 Februari 2022

DPRD Panggil BKD Soal Tambahan Penghasilan PNS DKI Rp 8,65 Triliun

SKPD dengan tambahan penghasilan terbesar adalah Dinas Pendidikan, yaitu Rp 3,44 triliun untuk prestasi kerja dan Rp 11,2 miliar untuk beban kerja.


Tertinggi Daripada Instansi Lain, Segini Besaran Tunjangan Pegawai Dirjen Pajak

13 November 2021

Tertinggi Daripada Instansi Lain, Segini Besaran Tunjangan Pegawai Dirjen Pajak

Dirjen Pajak menjadi instansi pemerintah dengan tunjangan kinerja tertinggi di antara yang lain. Tunjungan tertinggi sebesar Rp 117 juta.


Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bayar Tunjangan Kinerja PNS Golongan Rendah

29 Agustus 2021

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bayar Tunjangan Kinerja PNS Golongan Rendah

Menurut Syarief Hasan, PNS yang mendapatkan gaji kecil masih cukup berat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.


5 Instansi Pemerintah dengan Tunjangan Kinerja PNS Tertinggi

13 Juli 2021

5 Instansi Pemerintah dengan Tunjangan Kinerja PNS Tertinggi

Setiap instansi pemerintah memberikan tunjangan kinerja yang berberda-beda kepada PNS yang besarannya ditetapkan melalui perpres.


Selain Gaji Pokok, Ini 6 Jenis Tunjangan yang Diterima PNS Setiap Bulan

13 Juli 2021

Selain Gaji Pokok, Ini 6 Jenis Tunjangan yang Diterima PNS Setiap Bulan

Selain menerima gaji pokok setiap bulan, PNS juga menerima 6 jenis tunjangan. Ada tunjangan makan dan tunjangan suami atau istri.


Pemerintah Masih Utang Tunjangan Kinerja ke Guru, Menag: Siap Dibayar

23 Juni 2021

Pemerintah Masih Utang Tunjangan Kinerja ke Guru, Menag: Siap Dibayar

Pemerintah menyiapkan dana Rp 2 triliun untuk membayar tunjangan kinerja guru dan dosen yang terutang sejak 2015 hingga 2018.