Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Detail Penyesuaian Sistem Kerja ASN di Masa New Normal

image-gnews
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan tatanan normal baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo pun berharap seluruh ASN dapat beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi Covid-19 ini. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan New Normal. SE tersebut memuat penyesuaian sistem kerja bagi ASN dalam masa tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19.

"Tugas dan fungsi ASN dalam tatanan normal baru dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenpan RB, Andi Rahadian di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.

Adapun beberapa penyesuaian yang akan dilakukan yaitu:

Pertama, penyesuaian sistem kerja. ASN akan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Namun untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi, stem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja. Salah satunya dengan work from home alias WFH.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Andi mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Di antaranya pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja dan kedisipinan pegawai.

Ketiga, dukungan infrastruktur. Dalam masa tatanan normal baru, PPK diminta untuk mempersiapkan dukungan sarana bagi ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja. "Serta memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," kata Andi.

Keempat, PPK bertanggungjawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE Menteri PANRB Nomor 58/2020 ini pada setiap unit organisasi di bawahnya. "Pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan SE tersebut dan melaporkannya kepada Menteri PANRB," ujarnya

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Sebut ASN Malas Bakal Dipindah ke IKN, Begini Tanggapan OIKN

4 jam lalu

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)
Heru Budi Sebut ASN Malas Bakal Dipindah ke IKN, Begini Tanggapan OIKN

Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang pernah menyebut ASN DKI malas akan dipindah ke IKN.


Momen Jokowi Tanam Pohon Cendana di Kupang: Kita Bangun, Perbaiki Sehingga Makin Hijau, Tata Kota Baik..

1 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyiram pohon Cendana dalam kegiatan penanaman pohon di Kupang, NTT, Rabu (6/12/2023). (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)
Momen Jokowi Tanam Pohon Cendana di Kupang: Kita Bangun, Perbaiki Sehingga Makin Hijau, Tata Kota Baik..

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Kupang, NTT, Presiden Jokowi menanam pohon secara simbolis pohon Cendana atau Santalum album.


Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kupang NTT Hari Ini

1 hari lalu

Usai berkegiatan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo bertolak kembali ke Kabupaten Manggarai Barat, pada Selasa, 5 Desember 2023. Helikopter Super Puma TNI AU yang membawa Presiden Jokowi lepas landas dari Helipad Bendungan Mbay sekira pukul 12.20 WITA. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kupang NTT Hari Ini

Jokowi melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari ketiganya di Kota Kupang, akan meresmikan sejumlah infrasruktur.


99 PSN Rampung Digarap PUPR hingga 2023, Basuki Hadimuljono: 40 Proyek Lainnya Diselesaikan pada 2024

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
99 PSN Rampung Digarap PUPR hingga 2023, Basuki Hadimuljono: 40 Proyek Lainnya Diselesaikan pada 2024

Menteri PUPR menyebutkan pihaknya menyelesaikan 99 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 170 pekerjaan yang ditugaskan hingga akhir 2023.


PLN Gandeng GEAPP Kembangkan Infrastruktur Kendaraan Listrik di Indonesia

3 hari lalu

GEAPP akan memberikan bantuan teknis kepada PLN dalam mencapai komitmen net zero. (Dok PLN)
PLN Gandeng GEAPP Kembangkan Infrastruktur Kendaraan Listrik di Indonesia

PLN bekerja sama dengan GEAPP dalam memajukan transisi energi di Indonesia, termasuk memcepat era kendaraan listrik.


Pantau Hoaks dan Netralitas ASN, Kominfo Ingatkan Ada Sanksi Teguran hingga Pidana

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Pantau Hoaks dan Netralitas ASN, Kominfo Ingatkan Ada Sanksi Teguran hingga Pidana

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan pihaknya ikut memantau netralitas ASN.


Jokowi Minta Pembangunan Infrastrutur Direncanakan Komprehensif untuk Cegah Pemborosan dan Ongkos Sosial

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pembangunan Infrastrutur Direncanakan Komprehensif untuk Cegah Pemborosan dan Ongkos Sosial

Presiden Jokowi meminta agar perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan didesain lebih komprehensif. Kenapa?


Alasan Jokowi Genjot Pembangunan Infrastruktur IKN di Periode Kedua: Efisiensi Biaya Logistik

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Alasan Jokowi Genjot Pembangunan Infrastruktur IKN di Periode Kedua: Efisiensi Biaya Logistik

Presiden Jokowi mengungkapkan alasan menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya prioritas IKN di periode dua pemerintahannya.


Jokowi Temui Pegiat Infrastruktur di Istana Negara

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Temui Pegiat Infrastruktur di Istana Negara

Presiden Jokowi bertemu dengan para penggiat infrastruktur di Istana Negara dalam acara peringataan Hari Bakti Pekerja Umum ke-78.


PUPR Ingin Perbaikan Infrastruktur Pengendali Banjir Kota Semarang Kelar Tiga Hari Lagi

5 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PUPR Ingin Perbaikan Infrastruktur Pengendali Banjir Kota Semarang Kelar Tiga Hari Lagi

PUPR menginstruksikan agar pengoperasian infrastruktur pengendali banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah, ditingkatkan.