Kemenkop Normalisasi 35 Koperasi yang Diduga Menyimpang

Reporter

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satgas Waspada Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan sepakat menormalisasi 35 dari 50 aplikasi koperasi yang diduga melakukan penyimpangan.

“Terhadap koperasi lainnya masih dalam proses review dan hasilnya diumumkan untuk normalisasi apabila terbukti tidak melakukan kegiatan pinjaman online kepada non anggota,” kata Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi, dalam rilis Jumat, 29 Mei 2020.

Pada 22 Mei lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menawarkan pinjaman online ilegal, padahal kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian.

Sekretaris Kemenkop dan UKM Rully Indrawan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 35 koperasi yang diduga melakukan penyimpangan sebagaimana rilis Satgas Waspada Investasi pada 22 Mei 2020. Mereka pun telah menghasilkan beberapa kesepakatan.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satgas Waspada Investasi sepakat untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap Press Release Satgas Waspada Investasi tersebut.

“Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satgas Waspada Investasi akan melakukan review secara menyeluruh dan mengambil tiga langkah,” ujarnya.

Pertama, melakukan penindakan terhadap koperasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, memberikan pembinaan terhadap koperasi yang masih melakukan kegiatan yang belum sesuai dengan jati diri dan prinsip koperasi.

Ketiga, melakukan normalisasi dan rehabilitasi terhadap koperasi yang tidak melakukan praktek pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum dan izin usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rully.

Ke depan juga disepakati bersama sebelum menetapkan sanksi kepada koperasi, OJK melakukan konfirmasi dan memberikan kesempatan klarifikasi, sehingga penerapan sanksi nantinya betul-betul valid, berdasarkan data dukung yang kuat.

Menurut Ahmad Zabadi, bisnis koperasi, apalagi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, berbasis kepercayaan. Karena itu, usaha simpan pinjam koperasi menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu negatif, yang dapat menggiring opini publik menjadi kehilangan kepercayaan terhadap koperasi.

Padahal, lanjut Ahmad Zabadi, KSP/KSPPS dan usaha pinjam pinjam koperasi secara umum telah berkontribusi sangat besar bagi akses pembiayaan yang diperlukan usaha ultra mikro, mikro dan kecil.

“Perlu diketahui, dari 50 koperasi yang aplikasi onlinenya dianggap ilegal pada pengumuman pertama, 22 Mei 2020 lalu oleh Satgas Waspada Investasi, 9 di antaranya memang koperasi yang tidak memiliki aspek legalitas usaha (belum memiliki Badan Hukum Koperasi), 1 koperasi tetap diblokir sampai koperasi yang bersangkutan melakukan perbaikan, sisanya 5 koperasi sedang dalam proses review,” tuturnya.

BISNIS






AFPI Laporkan Pinjol Ilegal Atas Dugaan Replikasi 28 Fintech Lending

3 hari lalu

AFPI Laporkan Pinjol Ilegal Atas Dugaan Replikasi 28 Fintech Lending

Tindakan replikasi itu diduga dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal.


Kemenkop UKM Targetkan 300 Ribu Pelaku Usaha Baru hingga Akhir 2022

4 hari lalu

Kemenkop UKM Targetkan 300 Ribu Pelaku Usaha Baru hingga Akhir 2022

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penciptaan sebanyak 300 ribu pelaku usaha baru hingga akhir 2022 untuk memperkuat perekonomian dalam negeri.


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

6 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


15 Ribu Koperasi di Jawa Barat Akan Adopsi Teknologi Digital dari GudangAda

8 hari lalu

15 Ribu Koperasi di Jawa Barat Akan Adopsi Teknologi Digital dari GudangAda

GudangAda dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu 15 ribu koperasi untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengembangkan bisnis.


Ganjar Pranowo Resmikan Koperasi Srikandi Gema Salam Mandiri, Anggotanya Para Istri Eks Napiter

12 hari lalu

Ganjar Pranowo Resmikan Koperasi Srikandi Gema Salam Mandiri, Anggotanya Para Istri Eks Napiter

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meresmikan Koperasi Srikandi Gema Salam Mandiri yang beranggotakan para istri mantan narapidana teroris (napiter).


Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

13 hari lalu

Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan konsep koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional itu masih dalam cita-cita.


Satgas Waspada Investasi Ingin Pinjol Ilegal Bisa Langsung Dipidana dalam RUU P2SK

13 hari lalu

Satgas Waspada Investasi Ingin Pinjol Ilegal Bisa Langsung Dipidana dalam RUU P2SK

Satuan Tugas Waspada (SWI) telah mengusulkan supaya keberadaan pinjaman online atau pinjol ilegal bisa langsung dipidana tanpa harus menunggu adanya korban terlebih dahulu.


Pinjol Ilegal Masih Marak, Korban Rugi Rp 20-50 Juta per Orang

13 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, Korban Rugi Rp 20-50 Juta per Orang

Satgas Waspada Investasi telah membuka posko Warung Waspada Pinjol Ilegal untuk menampung keluhan korban.