Ketimbang Naikkan Iuran, BPJS Kesehatan Diminta Tagih Tunggakan

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai ada opsi lain yang bisa dilakukan guna menambal masalah keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ketimbang menaikkan tarif iuran. Sebab, ia melihat saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan mengingat masyarakat tengah didera dampak dari pandemi Covid-19.

 

Opsi tersebut adalah dengan memungut iuran yang masih ditunggak peserta dengan mengetatkan pengenaan sanksi bagi mereka yang menunggak. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan sertiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

 

"Sebenarnya ada instrumen yang belum maksimal dipakai, tapi kita terus memakai kenaikan iuran ini dengan harapan tunggakan iuran turun. Ada PP 86 tahun 2013 bahwa ada sanksi tidak bisa dapat layanan publik," ujar Timboel dalam diskusi daring, Jumat, 29 Mei 2020. Penerapan beleid itu, menurut dia, masih kurang maksimal dimanfaatkan. Imbasnya, tunggakan peserta naik terus.

 

Timboel mengatakan kebijakan menaikkan tarif iuran tanpa memperketat pemungutan dan pengenaan sanksi seperti tertera dalam beleid tersebut membuat kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan tidak maksimal. "Sekarang kenaikan iuran sudah dibuka, air sudah dialirkan ke talang, tapi talangnya bocor. Jadi air tidak sampai ke ujungnya, tidak sampai BPJS. Semuanya akan bocor," ujar dia.

 

Berdasarkan data yang dihimpun BPJS Watch, tunggakan iuran dari peserta per bulan Februari 2020 saja ada sebesar Rp 12,33 triliun. Nominal itu dinilai lebih besar ketimbang potensi peningkatan penerimaan dari kenaikan iuran mulai Juli mendatang. Berdasarkan hitungannya, dengan menggunakan jumlah peserta Kelas 1 sebesar 3,25 juta dan Kelas 2 4,6 juta per 29 Februari 2020, penambahan penerimaan iuran pada Juli-Desember 2020 hanya sebesar Rp 2,9 triliun.

 

"Itu kalau dibandingkan dengan tunggakan bisa diambil Rp 3 triliun saja, maka iuran tidak perlu naik dulu, sudah ketutup," ujar Timboel. Ia mengingatkan bahwa tunggakan itu adalah potensi penerimaan yang besar bagi BPJS Kesehatan dan menjadi tugas direksi untuk memaksimalkan pemungutannya. "Jadi kita punya potensi besar untuk memperoleh pendapatan. Tapi itu kita biarkan tidak dilakukan, tapi kita melakukan langkah yang berpotensi bisa kontraproduktif, kita kejar-kejar."

 

Pemerintah beberapa waktu lalu telah merilis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu mengatur bahwa tarif iuran untuk peserta mandiri Kelas 1 dan Kelas 2 dipastikan bakal naik pada 1 Juli 2020. Iuran peserta PBPU dan BP Kelas 1 dipastikan naik sejak awal Juli menjadi Rp 150 ribu per orang per bulan dan iuran peserta PBPU dan BP Kelas 2 sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan.

 

Sementara, untuk peserta kelas 3, tarifnya tidak naik yaitu sebesar Rp 25.500. Tarif tersebut baru akan naik pada 2021 menjadi RP 35.000. Untuk kelas ini, pemerintah menggelontorkan subsidi Rp 16.500 per orang per bulan pada Juli-Desember 2020 dan Rp 7.000 pada 2021.

 

CAESAR AKBAR






Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

1 jam lalu

Telemedicine Bantu Aksesibilitas Layanan Kesehatan Peserta BPJS di Wilayah 3T

BPJS Kesehatan mengembangkan telemedicine agar peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia semakin mudah mengakses layanan kesehatan yang kredibel


BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

15 jam lalu

BPJS Kesehatan Kenalkan Telemedicine di UCLA

Telemedicine memudahkan penduduk di wilayah 3T mengakses pelayanan kesehatan.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Dinkes Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


Pengusaha Startup Percayakan JKN untuk Jaminan Kesehatan Karyawan

3 hari lalu

Pengusaha Startup Percayakan JKN untuk Jaminan Kesehatan Karyawan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini sudah menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia untuk menjamin kesehatan pribadi dan keluarganya.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

3 hari lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


Lupa Bawa Kartu JKN, Nurul Bisa Berobat Pakai Aplikasi Mobile JKN

3 hari lalu

Lupa Bawa Kartu JKN, Nurul Bisa Berobat Pakai Aplikasi Mobile JKN

Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga dirasakan oleh kalangan milenial.


BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

3 hari lalu

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja penuh waktu atau full time.


Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

4 hari lalu

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Pemerintah tengah menghitung kenaikan tarif INA CBGs seiring implementasi KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

12 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.