TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan soal dana sekitar Rp 150 triliun yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada perusahaan pelat merah. Menurut Erick, sebagian besar sebenarnya merupakan utang dari pemerintah ke BUMN.
“Nilainya sepertinya tinggi, semua ribut, tapi jangan lupa, Rp 90 triliun lebih itu utang pemerintah, setelah tiga sampai empat tahun belum dibayar,” kata Erick Thohir dalam acara Ngobrol Tempo di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.
Sejak 18 Mei 2020, Sri Mulyani telah merinci BUMN yang mendapat dukungan dana pemerintah yaitu PLN. Sebab, tarif listrik tidak naik hampir lima tahun sebesar Rp 48,8 triliun dan PMN Rp 5 triliun dalam Perpres 54 Tahun 2020.
Kemudian, PT Pertamina juga mendapat dana kompensasi karena tidak ada kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan subsidi. Sesuai hasil audit BPK besarnya adalah Rp 45 triliun.
Kemudian, ada dalam bentuk dana talangan untuk modal kerja. Rinciannya yaitu Rp 3,5 triliun untuk KAI, Rp 4 triliun untuk PTPN, Rp 3 triliun untuk Krakatau Steel, Rp 650 miliar untuk Perum Perumnas, dan Rp 8,5 triliun untuk Garuda Indonesia. Terakhir, ada juga Perum Bulog yang mendapat bantuan sosial sebesar Rp 10,5 triliun.
Terakhir dukungan dalam bentuk PMN kepada Hutama Karya senilai Rp 11 triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 6,27 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 2,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar.
Untuk Hutama Karya, Erick Thohir menjelaskan PMN ini diberikan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera. Sebab, kebutuhan logistik masyarakat di Pulau Sumatera yang penduduknya cukup besar harus bisa dijamin di masa Covid-19. “Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap jalan supaya ekonomi tetap tumbuh, biaya logistik tertekan,” kata dia.
