Alasan Kemenkeu Belum Cairkan Dana Insentif untuk Tenaga Medis

Reporter

Tenaga medis di Laboratrium tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Tower 4 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat 15 Mei 2020. Dokter dan tenaga medis harus dipastikan keamanan APD, mulai dari memakai hingga melepas melalui prosedur yang ketat untuk menghindari tertular virus Covid-19, selain itu petugas medis juga memerlukan usaha yang besar karena harus menahan panas hingga buang air kecil selama kurang lebih 8 jam lamanya. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Putut Setyaka, mengatakan hingga kini pemerintah pusat belum mencairkan dana untuk insentif tenaga medis di daerah.

"Karena sampai sekarang pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah, artinya siapa yang akan dibayar, sampai berapa hari, berapa bulan dan lain sebagainya itu kami masih tunggu," ujar Putut dalam diskusi daring, Jumat, 29 Mei 2020.

Putut mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejatinya mencanangkan tenaga medis yang langsung terlibat dalam penanganan Covid-19 akan mendapat insentif per bulan. "Sesuai strata, keahlian, dan zonasi di mana dia bekerja, apakah dia terlibat langsung dengan Covid-19 atau sebagai pendukung, sudah ada insentif per bulannya seperti apa."

Saat ini, tutur Putut, sudah ada beberapa daerah yang menyetorkan datanya ke Kementerian Kesehatan. Terhadap data tersebut, pemerintah tengah memverifikasinya. Nantinya, setelah data kelar diverifikasi, Kementerian Keuangan langsung menyalurkan dananya ke pemerintah daerah.

Saat ini Kementerian Keuangan menambah alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan Rp 3,7 triliun untuk insentif tenaga medis. Sehingga, besaran alokasi BOK menjadi Rp 13,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. 

Sebelumnya, Jokowi berjanji pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada tenaga medis yang terlibat dalam penanganan virus corona (Covid-19). Hal itu disampaikan Jokowi ketika meninjau kesiapan RS Darurat Covid-19 yang memanfaatkan Wisma Atlet. 

“Kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, dihitung oleh Menkeu [Menteri Keuangan] bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis,” kata Jokowi di Wisma Atlet, Jakarta, Senin 23 Maret 2020.

Untuk tenaga dokter spesialis, Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan insentif bulanan Rp 15 juta. Kemudian, untuk dokter umum dan dokter gizi akan diberikan insentif bulanan Rp 10 juta.

Selanjutnya, untuk bidan dan perawat akan diberikan insentif sebesar Rp 7,5 juta. Sedangkan untuk tenaga medis lainnya akan diberikan insentif sebesar Rp 5 juta.  “Selain itu, akan diberikan santunan kematian sebesar Rp300 juta,” ujar Jokowi.

CAESAR AKBAR | BISNIS






DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

9 jam lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

4 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

4 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

5 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

10 hari lalu

Piutang Negara Tembus Rp 170,23 Triliun, Paling Banyak dari Kasus BLBI

Piutang BLBI tercatat sektiar Rp 150 triliun.


Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah

11 hari lalu

Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah

Pemkot Depok siap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkaitan dengan penanganan inflasi.


Daftar Lowongan Kerja yang Masih Buka Medio hingga Akhir September

14 hari lalu

Daftar Lowongan Kerja yang Masih Buka Medio hingga Akhir September

Berikut daftar lowongan kerja yang masih buka hingga pertengahan dan akhir bulan September 2022 di PT Kimia Farma hingga Kementerian Keuangan,


PMN 2023 Tak Disetujui Semua, Erick Thohir Masih Butuh Tambahan Rp7,88 Triliun untuk 6 BUMN

18 hari lalu

PMN 2023 Tak Disetujui Semua, Erick Thohir Masih Butuh Tambahan Rp7,88 Triliun untuk 6 BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 6 perusahaan pelat merah masih membutuhkan dana tambahan pada 2023 dari penyertaan modal negara (PMN).


Gedung Kementerian Keuangan di Kawasan Kota Tua Jakarta Disulap untuk Tampung PKL

18 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan di Kawasan Kota Tua Jakarta Disulap untuk Tampung PKL

Gedung milik Kementerian Keuangan di kawasan Kota Tua Jakarta disulap sedemikian rupa untuk menampung pedagang kaki lima atau PKL.


Sri Lanka Bangkrut Tak Mampu Bayar Utang, Cek Bagaimana Indonesia Mengelola Utang

19 hari lalu

Sri Lanka Bangkrut Tak Mampu Bayar Utang, Cek Bagaimana Indonesia Mengelola Utang

Supaya tidak seperti Sri Lanka, penting mengelola pembiayaan dengan prudent, oportunistik, fleksibel, akuntabel, berkelanjutan, dan kredibel dengan menjaga debt ratio tetap terkendali.