80 Persen Pabrik Garmen Rumahkan Buruh, Dilema PHK Menghadang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi buruh pabrik yang di PHK. REUTERS/Henry Romero

    Ilustrasi buruh pabrik yang di PHK. REUTERS/Henry Romero

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Rizal Rakhman mengatakan saat ini lebih dari 80 persen pabrik garmen telah merumahkan karyawannya. Adapun, lanjutnya, sebagian pabrik juga telah melakukan PHK.

    "Tapi, memang sebagian besar [tenaga kerja] dirumahkan karena PHK juga jadi beban. Selain itu, nanti kalau [pabrikan] mau reaktif lagi repot kalau [PHK}," katanya kepada Bisnis, Kamis, 28 Mei 2020.

    Rizal menambahkan keadaan arus kas mayoritas pabrikan kini semakin berat lantaran permohonan penundaan pembayaran tarif listrik ditolak. Dia menyatakan mayoritas pabrikan hanya memiliki kekuatan arus kas hingga Agustus 2020 untuk menjaga serapan tenaga kerja.

    API telah meminta adanya keringanan pembayaran listrik selama 6 bulan ke depan dengan bentuk cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan. Selain itu, asosiasi meminta adanya diskon tarif beban idle selama pukul 22.00-06.00.

    "[Semua permintaan tersebut] ditolak mentah-mentah. Tidak ada satupun yang dikabulkan, kami sudah terima surat 'cinta'-nya," ucap Rizal.

    Di sisi lain, Rizal menyatakan pabrikan garmen nasional kini menilai penetapan safeguard definitif produk tekstil lokal sebagai angin segar. Menurutnya, hal tersebut membuat produk tekstil lokal kini memiliki posisi tawar terhadap produk TPT impor.

    Maka dari itu, Rizal menyampaikan pihaknya sedang berusaha agar produk garmen impor juga memiliki bea masuk tambah agar sejalan dengan safeguard tekstil. Menurutnya, pengenaan bea masuk tambahan pada garmen impor akan membuat harga garmen lokal kompetitif dengan harga garmen impor yang selama ini jauh lebih murah.

    Rizal mengatakan pelonggaran PSBB harus dibarengi dengan perlindungan pasar garmen domestik. "Barang [garmen] impor harus dijaga, kalau tidak masuk semua ke dalam negeri barang impor itu."

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.