Langgar Aturan THR, Perusahaan Terancam Kena Sanksi

Menaker Ida Fauziyah saat pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM) tentang dampak Covid-19 melalui Video Conference di Kemanker, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengusut dugaan pelanggaran aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan yang dilakukan sejumlah perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan akan ada sanksi untuk perusahaan yang terbukti melanggar.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, kata Ida, antara lain sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. "Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Mei 2020.

Denda dari sanksi tersebut, ujar Ida, nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kemenaker tercatat sejak tanggal 11-25 Mei 2020 sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja atau buruh. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.

“Saat ini kami telah koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk tindak lanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,” kata Ida.

Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut adalah 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, tiga pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

Ida menuturkan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini memang difokuskan pada empat kategori pengaduan THR, yaitu THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar dan THR tidak dibayarkan.

Para pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan akan memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran tunjangan tersebut. “Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,”kata Ida.

Ida menuturkan saat ini terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kementerian Ketenagakerjaan.

 

 






Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

2 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

5 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Kolaborasi ILO, Jepang dan Kemenaker Perkuat Sistem Manajemen K3 di 1.521 Tempat Kerja

6 hari lalu

Kolaborasi ILO, Jepang dan Kemenaker Perkuat Sistem Manajemen K3 di 1.521 Tempat Kerja

ILO bersama dengan Pemerintah Jepang dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dalam upaya memperkuat sistem manajemen K3 di perusahaan.


DKI Dorong Program Pemagangan untuk Kurangi Pengangguran di Jakarta

8 hari lalu

DKI Dorong Program Pemagangan untuk Kurangi Pengangguran di Jakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran DKI Jakarta pada Februari 2022 berjumlah 410.585 ribu jiwa.


Bursa Kerja di Mangga Dua Square, Tersedia 2.146 Lowongan

11 hari lalu

Bursa Kerja di Mangga Dua Square, Tersedia 2.146 Lowongan

Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar Bursa Kerja angkatan kedua pada 14 sampai 15 September 2022 mulai pukul 10.00-15.00 WIB di Mangga Dua Square.


Ini 5 Dokumen Penting yang Dihasilkan Presidensi G20 Ketenagakerjaan

11 hari lalu

Ini 5 Dokumen Penting yang Dihasilkan Presidensi G20 Ketenagakerjaan

Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan telah menyelesaikan G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM).


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

12 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2 Tahun Program Padat Karya Tunai Jokowi, Bakal Serap 2,8 juta Tenaga Kerja

13 hari lalu

2 Tahun Program Padat Karya Tunai Jokowi, Bakal Serap 2,8 juta Tenaga Kerja

Program padat karya tunai yang digulirkan pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2020 hingga akhir tahun ini masih akan terus menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat lokal.


DPR Ingatkan untuk Serap Tenaga Kerja Lokal Kala Investasi Asing Masuk

13 hari lalu

DPR Ingatkan untuk Serap Tenaga Kerja Lokal Kala Investasi Asing Masuk

Jangan sampai hanya sebatas investasi saja sehingga Indonesia juga bisa mendapat manfaat lebih utamanya bagi masyarakat sekitar


Hari Ini Bantuan Subsidi Upah Rp 600.000 Cair, Cek di bsu.kemnaker.go.id

14 hari lalu

Hari Ini Bantuan Subsidi Upah Rp 600.000 Cair, Cek di bsu.kemnaker.go.id

Bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 sebesar Rp 600.000 sudah mulai cair per hari ini, Senin, 12 September 2022. SImak cara mengeceknya di sini.