Kemenhub Evaluasi Pengurusan SIKM

Reporter

Petugas kepolisian dan Dishub Jakarta memeriksa surat kelengkapan kendaraan dan juga Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta saat razia plat nomor kendaraan luar Jakarta di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. Pengendara yang tidak memiliki SIKM Jakarta kemudian diputar balik agar tidak memasuki wilayah ibu kota. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi pengurusan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) DKI Jakarta yang tidak mudah meski ada banyak masyarakat yang membutuhkan surat tersebut.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Sigit Irfansyah mengatakan masyarakat memiliki kesulitan akses terhadap situs yang digunakan untuk mengurus SIKM tersebut. Pasalnya, pada Senin (25/5/2020) yaitu hari pertama pemberlakuan kewajiban adanya SIKM, pengakses situs tersebut sudah mencapai lebih dari 200 ribu orang.

"Sempat diskusi SIKM susah apa enggak, mencoba ternyata susah, bagaimana prosesnya mungkin tidak semudah yang kami bayangkan. Bagaimana orang punya dokumen sudah patuh tapi susah akses. Orang yang mau mengurus banyak bisa down server-nya," ujar Sigit dalam diskusi virtual Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Rabu, 27 Mei 2020.

Menurutnya, SIKM ini unik karena diberikan kepada perseorangan, sehingga ketika di dalam mobil ada 5 orang, maka 5 orang tersebut harus memiliki SIKM. Artinya, ketika dalam satu mobil ada yang tidak membawa SIKM, maka mobil tersebut harus diputarbalik dan tidak dapat meneruskan perjalanan.

Dia juga meminta ke depan SIKM ini agar dapat diurus secara kelompok oleh perusahaan-perusahaan berbasis di Jakarta, sehingga pengurusannya dapat dikoordinasikan secara sekaligus oleh pihak perusahaan.

Sigit menjelaskan di setiap titik penyekatan atau cek poin baik untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta maupun ke luar wilayah DKI Jakarta yang dalam faktanya diperluas menjadi Jabodetabek, SIKM menjadi hal yang pasti ditanyakan di setiap titik.

"Intinya bahwa bicara mulai ada penyekatan barusan berhenti di GT Cileunyi hanya memilah, jadi beban di Jabodetabek lebih ringan, semua kendaraan plat B ditanya punya SIKM, yang tidak punya diminta kembali. Semua tempat sudah mulai ditanyakan, SIKM menjadi isu utama [di cek poin]," ujarnya.

Dia menyebut untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta terdapat 11 titik penyekatan yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Perinciannya, empat penyekatan di Kabupaten Tangerang yakni Jalan Syekh Nawawi, Gerbang Tol Cikupa, Jalan Raya Serang, Jalan Raya Maja.

Kemudian, empat penyekatan di Kabupaten Bogor yakni jalan Jasinga, Jalan Ciawi Sukabumi, Jalan Ciawi Cianjur, dan Jalan Raya Tanjung Sari. Adapun, di Kabupaten Bekasi, penyekatan dilakukan di 3 titik yakni jalan raya Pantura (Kedung Waringin), Jalan Inspeksi Kalimalang dan Ruas Tol KM.47 Jakarta-Cikampek arah Jakarta (dekat Karawang Barat).

BISNIS






Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

7 jam lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

9 jam lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

14 jam lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

16 jam lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

1 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

4 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

4 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

4 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.