Program Padat Karya Tunai Desa Mandek, Ini Kata Menteri Desa

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kanan) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2020. Pertemuan ini membahas pengawasan aliran dana desa yang tahun ini mencapai Rp 72 triliun atau Rp 960,6 juta rata-rata per desa, sehingga kucuran dana tersebut tepat sasaran dan jauh dari tindakan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengakui program Padat Karya Tunai Desa saat ini cenderung mandek lantaran perangkat desa masih berfokus kepada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa.

"Pelaksanaan PKTD, karena semua fokus menangani BLT dana desa, maka padat karya tunai desa cenderung mengalami stuck," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Meski demikian, ia mengatakan terus memantau perkembangan program tersebut.

Hingga 26 Mei 2020, kata Abdul Halim, dana desa yang telah digunakan untuk program padat karya tunai desa mencapai Rp 978 miliar dengan besaran upah Rp 256,87 miliar dan menyerap tenaga kerja 281.304 jiwa. Penyerapan tersebut baru sekitar 4 persen dari alokasi dana untuk PKTD sebesar sekitar Rp 22,32 triliun.

"Itu akan terus kami update, namun memang rata-rata desa saat ini masih berfokus kepada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," ujar Abdul Halim. Nantinya, untuk menjadi stimulus geliat ekonomi di desa, program tersebut diyakini akan menjadi fokus.

Bahkan, menurut Abdul Halim, dana alokasi untuk program Padat Karya Tunai Desa itu bisa jadi lebih besar dari yang disimulasikan. Mulanya, pemerintah menghitung dari total dana desa, sebanyak 31 persennya akan disalurkan untuk BLT Desa dan 10 persen untuk pencegahan dan penanganan COvid-19. Artinya, masih ada 60 persen untuk relaksasi dan gerakan ekonomi lainnya pasca masa Covid-19.

"Tapi kalau lihat fakta akan naik lagi alokasinya karena hanya 65 persen untuk BLT dana desa yang termanfaatkan desa," ujar Abdul Halim. Dengan demikian, ada potensi dana untuk program PKTD akan bertambah.

Untuk saat ini, Abdul Halim mengatakan sudah ada 4.992.025 keluarga miskin yang mendapat kucuran Bantuan Langsung Tunai alias BLT Desa. Dengan demikian, dana desa yang telah digunakan untuk BLT adalah sekitar Rp 2,99 triliun.

"Penyaluran BLT terus berjalan di desa-desa meskipun pada periode Lebaran," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Adapun dana desa saat ini sudah tersalur ke 63.029 rekening kas desa. Angka tersebut adalah sekitar 84 persen dari total 74.953 desa. Pada desa-desa tersebut lah, tuturnya, percepatan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan.

Berdasarkan catatan kementerian, desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus dan telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa sejatinya berjumlah 63.834 desa. Dari jumlah tersebut, baru 47.030 desa yang telah menyalurkan BLT Desa. Sementara, 16.804 desa sudah melakukan musdesus untuk menentukan calon KPM, namun belum menyalurkan dana BLT-nya.






BSU Belum Cair? Kemnaker Minta Pegawai Cek Tiga Poin Ini

9 jam lalu

BSU Belum Cair? Kemnaker Minta Pegawai Cek Tiga Poin Ini

Kemnaker mencatat BLT Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 1-3 sudah tersalurkan kepada 7.077.550 pekerja/buruh.


Jelang Pemilu 2024, Pengamat Soroti soal Antisipasi Kecurangan dan Pengiriman Logistik

10 jam lalu

Jelang Pemilu 2024, Pengamat Soroti soal Antisipasi Kecurangan dan Pengiriman Logistik

Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengutarakan pendapatnya tentang beberapa hal yang harus diperhatikan menjelang pelaksanaan pemilu 2024.


Bantuan Subsidi Upah Tahap IV Cair 3 Oktober

13 jam lalu

Bantuan Subsidi Upah Tahap IV Cair 3 Oktober

Pemerintah sebelumnya telah mencairkan bantuan subsidi upah kepada 7,07 juta penerima yang terbagi atas tiga tahap.


Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

17 jam lalu

Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Gibran memastikan penyaluran bansos untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM untuk warga kota Solo cair pada minggu pertama Oktober.


Mas Dhito: Bansos Bukan untuk Sanak Saudara

1 hari lalu

Mas Dhito: Bansos Bukan untuk Sanak Saudara

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan tegas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran.


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

1 hari lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Asosiasi: Pengemudi Ojol Belum Dapat Info Resmi BLT UMKM Rp 1,2 Juta

1 hari lalu

Asosiasi: Pengemudi Ojol Belum Dapat Info Resmi BLT UMKM Rp 1,2 Juta

Para pengemudi ojel online atau ojol belum mendapatkan informasi secara resmi terkait Bantuan Langsung Tunai atau BLT UMKM.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

1 hari lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan


Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

1 hari lalu

Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

2 hari lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau