BLT Macet, Menteri Desa: Ada yang Tak Punya Semangat Hidup

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan alasan masih ada desa yang belum bisa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Padahal, program tersebut dirancang untuk disalurkan pada periode April hingga Juni 2020. "Ada beberapa faktor," ujar dia dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020.

    Faktor pertama, kata dia, misalnya perangkat desa, seperti Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa yang baru saja dilantik. Sehingga, percepatan penyaluran BLT Desa itu cenderung terhambat. Kondisi semacam itu ia temukan di Ende, Nusa Tenggara Timur.

    Selain itu, hambatan lainnya juga bisa berupa kondisi geografis, misalnya lokasi yang jauh. Hambatan ini didominasi oleh desa-desa di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kondisi tersebut juga dialami di daerah lainnya, misalnya di Mahakam Hulu dan Nias.

    Di samping dua masalah itu ada pula kasus-kasus unik di berbagai daerah, misalnya di Bengkayang, Kalimantan Barat, yang syarat pencairan dana ke kas desanya sempat terhambat karena Bupatinya masih berstatus pelaksana harian. "Sekarang (masalahnya) sudah selesai dan sudah mulai akan disalurkan," ujar Abdul Halim.

    Ada pula daerah yang belum menyalurkan BLT Desa lantaran menunggu penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat rampung terlebih dahulu. Serta ada pula hambatan berupa sumber daya manusia di daerah. "Ada satu kabupaten yang kepala DPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Desa itu betul-betul tidak punya semangat hidup. Kemarin kami temukan."

    Kendati demikian, Abdul Halim meyakini jumlah penyaluran itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Apalagi, saat ini sudah 74 persen dana desa yang tersedia di kas desa. Sehingga, pada hari ini pun akan lebih banyak pencairan terjadi, utamanya untuk penyaluran melalui non-tunai.

    Untuk saat ini, Abdul Halim mengatakan sudah ada 4.992.025 keluarga miskin yang mendapat kucuran Bantuan Langsung Tunai alias BLT Desa. Dengan demikian, dana desa yang telah digunakan untuk BLT adalah sekitar Rp 2,99 triliun.

    "Penyaluran BLT terus berjalan di desa-desa meskipun pada periode Lebaran," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Adapun dana desa saat ini sudah tersalur ke 63.029 rekening kas desa. Angka tersebut adalah sekitar 84 persen dari total 74.953 desa. Pada desa-desa tersebut lah, tuturnya, percepatan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan.

    Berdasarkan catatan kementerian, desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus dan telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa sejatinya berjumlah 63.834 desa. Dari jumlah tersebut, baru 47.030 desa yang telah menyalurkan BLT Desa. Sementara, 16.804 desa sudah melakukan musyawarah untuk menentukan calon KPM, namun belum menyalurkan dana BLT-nya.

    Dengan perkembangan tersebut, Abdul Halim melihat kesenjangan jumlah antara desa yang telah menggelar musyawarah khusus dan realisasi penyalurannya semakin menipis jaraknya. "Ini membahagiakan komitmen Kepala Desa untuk memberikan hak warga desa yang sudah di-musdesus (musyawarah) untuk dapat BLT."

    Apabila dilihat menurut kabupaten atau kotanya, hingga 26 Mei 2020 sudah ada 109 kabupaten/kota yang penyaluran BLT Desa-nya mencapai 100 persen. Selanjutnya, yang penyalurannya 75-99 persen berjumlah 138 kabupaten/kota. Berikutnya, 55 kabupaten/kota tercatat baru menyalurkan sebesar 50-74 persen, dan 94 kabupaten kota baru menyalurkan 1-49 persen.

    Abdul Halim masih menemukan 38 kabupaten/kota yang sama sekali belum menyalurkan BLT Dana Desa. "Yang nol persen ini beberapa terkendala dan sudah kami cek dilapangan," ujar dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.