Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BLT Macet, Menteri Desa: Ada yang Tak Punya Semangat Hidup

Reporter

image-gnews
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan alasan masih ada desa yang belum bisa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Padahal, program tersebut dirancang untuk disalurkan pada periode April hingga Juni 2020. "Ada beberapa faktor," ujar dia dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020.

Faktor pertama, kata dia, misalnya perangkat desa, seperti Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa yang baru saja dilantik. Sehingga, percepatan penyaluran BLT Desa itu cenderung terhambat. Kondisi semacam itu ia temukan di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, hambatan lainnya juga bisa berupa kondisi geografis, misalnya lokasi yang jauh. Hambatan ini didominasi oleh desa-desa di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kondisi tersebut juga dialami di daerah lainnya, misalnya di Mahakam Hulu dan Nias.

Di samping dua masalah itu ada pula kasus-kasus unik di berbagai daerah, misalnya di Bengkayang, Kalimantan Barat, yang syarat pencairan dana ke kas desanya sempat terhambat karena Bupatinya masih berstatus pelaksana harian. "Sekarang (masalahnya) sudah selesai dan sudah mulai akan disalurkan," ujar Abdul Halim.

Ada pula daerah yang belum menyalurkan BLT Desa lantaran menunggu penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat rampung terlebih dahulu. Serta ada pula hambatan berupa sumber daya manusia di daerah. "Ada satu kabupaten yang kepala DPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Desa itu betul-betul tidak punya semangat hidup. Kemarin kami temukan."

Kendati demikian, Abdul Halim meyakini jumlah penyaluran itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Apalagi, saat ini sudah 74 persen dana desa yang tersedia di kas desa. Sehingga, pada hari ini pun akan lebih banyak pencairan terjadi, utamanya untuk penyaluran melalui non-tunai.

Untuk saat ini, Abdul Halim mengatakan sudah ada 4.992.025 keluarga miskin yang mendapat kucuran Bantuan Langsung Tunai alias BLT Desa. Dengan demikian, dana desa yang telah digunakan untuk BLT adalah sekitar Rp 2,99 triliun.

"Penyaluran BLT terus berjalan di desa-desa meskipun pada periode Lebaran," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Adapun dana desa saat ini sudah tersalur ke 63.029 rekening kas desa. Angka tersebut adalah sekitar 84 persen dari total 74.953 desa. Pada desa-desa tersebut lah, tuturnya, percepatan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan.

Berdasarkan catatan kementerian, desa yang sudah menggelar Musyawarah Desa Khusus dan telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa sejatinya berjumlah 63.834 desa. Dari jumlah tersebut, baru 47.030 desa yang telah menyalurkan BLT Desa. Sementara, 16.804 desa sudah melakukan musyawarah untuk menentukan calon KPM, namun belum menyalurkan dana BLT-nya.

Dengan perkembangan tersebut, Abdul Halim melihat kesenjangan jumlah antara desa yang telah menggelar musyawarah khusus dan realisasi penyalurannya semakin menipis jaraknya. "Ini membahagiakan komitmen Kepala Desa untuk memberikan hak warga desa yang sudah di-musdesus (musyawarah) untuk dapat BLT."

Apabila dilihat menurut kabupaten atau kotanya, hingga 26 Mei 2020 sudah ada 109 kabupaten/kota yang penyaluran BLT Desa-nya mencapai 100 persen. Selanjutnya, yang penyalurannya 75-99 persen berjumlah 138 kabupaten/kota. Berikutnya, 55 kabupaten/kota tercatat baru menyalurkan sebesar 50-74 persen, dan 94 kabupaten kota baru menyalurkan 1-49 persen.

Abdul Halim masih menemukan 38 kabupaten/kota yang sama sekali belum menyalurkan BLT Dana Desa. "Yang nol persen ini beberapa terkendala dan sudah kami cek dilapangan," ujar dia.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Budiman Sudjatmiko soal Namanya Diisukan Masuk Bursa Menteri

2 hari lalu

Budiman Sudjatmiko, pendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden di Pemilu 2024, membicarakan tipe pemimpin Indonesia di masa depan dalam diskusi
Respons Budiman Sudjatmiko soal Namanya Diisukan Masuk Bursa Menteri

Beredar poster di Medsos, Budiman Sudjatmiko diisukan bakal diplot sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi. Apa kata dia?


Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

7 hari lalu

Pembeli beristirahat di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.


Wae Rebo Masuk Daftar Kota Kecil Terindah di Dunia Menurut The Spectator Index 2024

7 hari lalu

Rumah adat Mbaru di Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur. TEMPO
Wae Rebo Masuk Daftar Kota Kecil Terindah di Dunia Menurut The Spectator Index 2024

Wae Rebo di Flores menempati di urutan kedua setelah Rothenburg ob der Tauber di Jerman sebagai kota kecil terindah di dunia.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

8 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.


Tradisi Unik di Desa Piplantri India, Tanam 111 Pohon setiap Anak Perempuan Lahir

21 hari lalu

Ilustrasi menanam pohon (Pixabay)
Tradisi Unik di Desa Piplantri India, Tanam 111 Pohon setiap Anak Perempuan Lahir

Tradisi di Desa Piplantri India menjadi simbol perayaan kehidupan sekaligus ikrar untuk menjaga lingkungan.


Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

30 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mencatat bahwa kenaikan harga beras saat ini, memecahkan rekor tertinggi. Di mana, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan beras premium menyentuh Rp18.500 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

Menghadapi stok beras langka dan mahal, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan Maret.


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

30 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Terkini Bisnis: Profil Kilang Pertamina Internasional Penampung Komisaris Prabu Revolusi, Dulu Jokowi Tak Setuju BLT kini Jadi Andalan

32 hari lalu

Kilang Pertamina Internasional. Dok. PT KPI
Terkini Bisnis: Profil Kilang Pertamina Internasional Penampung Komisaris Prabu Revolusi, Dulu Jokowi Tak Setuju BLT kini Jadi Andalan

PT Kilang Pertamina Internasional adalah anak usaha Pertamina tempat Prabu Revolusi diangkat jadi komisaris. Jokowi kini andalkan BLT dan Bansos.


Dulu Jokowi Bilang Tak Setuju Bansos BLT dan BLSM Sebut Tak Mendidik Masyarakat, Sekarang Justru Jadi Andalannya

32 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir membagikan bansos di depan Istana Merdeka, Jakarta, ke ratusan pengemudi ojek online. Kamis, 13 April 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Dulu Jokowi Bilang Tak Setuju Bansos BLT dan BLSM Sebut Tak Mendidik Masyarakat, Sekarang Justru Jadi Andalannya

Jokowi tak setuju adanya bansos, BLT, BLSM di awal ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sekarang justru prgram itu jadi andalannya.


Terkini: BCA Singapore Airlines Travel Fair Berakhir Besok, Makan Siang Gratis Prabowo Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

32 hari lalu

Pengunjung tengah mengantre untuk membeli tiket penerbangan Singapore Airlines pada BCA Travel Fair 2019 di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: BCA Singapore Airlines Travel Fair Berakhir Besok, Makan Siang Gratis Prabowo Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA kembali menyelenggarakan BCA Singapore Airlines Travel Fair Jakarta 2024 yang berakhir 25 Februari 2024.