Menteri Desa: Tambahan BLT Desa Belum Tentu Diimplementasi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didamping Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.

TEMPO.CO, JakartaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan tambahan nilai bantuan langsung tunai atau BLT desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 belum final. Beleid tersebut sebelumnya mengatur adanya penyaluran BLT lagi sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan setelah penyaluran tiga bulan pertama.

"Untuk tiga bulan berikutnya yang sebesar Rp 300 ribu itu belum pasti diimplementasikan, tetapi regulasinya sudah disiapkan, itu saja," ujar Abdul Halim dalam konferensi video, Rabu, 27 Mei 2020. Ia mengatakan penerapan tambahan BLT itu akan tergantung kepada perkembangan situasi di lapangan dan keputusan Presiden Joko Widodo.

Kondisi semacam ini, menurut dia sama seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes tetap harus menganggarkan BLT meskipun tidak terdampak Covid-19 secara ekonomi maupun kesehatan. Anggaran itu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi di kemudian hari. Namun, apabila anggaran tersebut tidak terpakai pun tidak masalah karena nentinya bisa dilakukan revisi APBDes.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Beleid anyar tersebut dikeluarkan untuk menunjang percepatan penyaluran Dana Desa guna mendukung pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa.

Ada sejumlah pokok pengaturan dalam PMK tersebut. "Salah satunya mengubah skema Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)," tulis Kepala Subbagian Strakom dan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Alit Ayu Meinarsari dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2020.

Perubahannya antara lain besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa ditambah. Dengan demikian, total BLT Desa bertambah dari Rp 1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp 2,7 juta per KPM. Sehingga, total anggaran untuk BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun.

Di samping itu, jangka waktu pemberian BLT ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Rinciannya, pada tiga bulan pertama bantuan disalurkan sebesar Rp 600.000 per KPM per bulan. Selanjutnya, pada tiga bulan berikutnya adalah sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.

Selain itu, dalam rangka memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, PMK anyar ini menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa.






Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

4 jam lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


BSU Belum Cair? Kemnaker Minta Pegawai Cek Tiga Poin Ini

1 hari lalu

BSU Belum Cair? Kemnaker Minta Pegawai Cek Tiga Poin Ini

Kemnaker mencatat BLT Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 tahap 1-3 sudah tersalurkan kepada 7.077.550 pekerja/buruh.


Jelang Pemilu 2024, Pengamat Soroti soal Antisipasi Kecurangan dan Pengiriman Logistik

1 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Pengamat Soroti soal Antisipasi Kecurangan dan Pengiriman Logistik

Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengutarakan pendapatnya tentang beberapa hal yang harus diperhatikan menjelang pelaksanaan pemilu 2024.


Bantuan Subsidi Upah Tahap IV Cair 3 Oktober

1 hari lalu

Bantuan Subsidi Upah Tahap IV Cair 3 Oktober

Pemerintah sebelumnya telah mencairkan bantuan subsidi upah kepada 7,07 juta penerima yang terbagi atas tiga tahap.


Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

1 hari lalu

Gibran Sebut Bansos Rp 600 Ribu untuk Sopir Ojol, Sopir Bendi dkk Cair Minggu Pertama Oktober

Gibran memastikan penyaluran bansos untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga BBM untuk warga kota Solo cair pada minggu pertama Oktober.


Mas Dhito: Bansos Bukan untuk Sanak Saudara

2 hari lalu

Mas Dhito: Bansos Bukan untuk Sanak Saudara

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan tegas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran.


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

2 hari lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Asosiasi: Pengemudi Ojol Belum Dapat Info Resmi BLT UMKM Rp 1,2 Juta

2 hari lalu

Asosiasi: Pengemudi Ojol Belum Dapat Info Resmi BLT UMKM Rp 1,2 Juta

Para pengemudi ojel online atau ojol belum mendapatkan informasi secara resmi terkait Bantuan Langsung Tunai atau BLT UMKM.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

2 hari lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan


Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

2 hari lalu

Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara