Kasus Reksa Dana Sinarmas AM, Manajer Investasi Lain Juga Riskan

Reporter

Editor

Rahma Tri

PT Sinarmas Asset Management. Foto/twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya bagi Sinarmas Asset Management, risiko gagal bayar surat utang korporasi juga mengancam manajer investasi lain dalam mengelola produk reksa dana. Sebab, pandemi Covid-19 telah menyumbat aliran kas (cashflow) sejumlah perusahaan karena tidak dapat menjalankan bisnis seperti biasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  telah mensuspensi pembelian dan switching untuk 7 produk kelolaan manajer investasi PT Sinarmas Asset Management. Menurut pihak Sinarmas AM, hal ini terjadi karena volatilitas harga obligasi dan mengetatnya likuiditas di pasar saat ini telah membuat perseroan kesulitan mencapai harga jual wajar.

 

Adapun suspensi dilakukan OJK karena sesuai aturan, sebuah manajer investasi harus menyelesaikan permintaan redemption terlebih dahulu untuk dapat menerima pembelian atau subscription reksa dana.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menduga suspensi beli yang diterima Sinarmas AM kemungkinan besar akibat belum selesainya pencairan (redemption) dari nasabahnya. “Ada aturannya, kalau MI belum menyelesaikan perintah jual dengan alasan apapun selama 7 hari bursa, MI tidak boleh menerima subscription yang baru,” jelas Wawan, Selasa 26 Mei 2020.

 

Wawan khawatir ke depannya tidak hanya Sinarmas AM yang tertimpa dampak negatif dari pasar surat utang ini. Beberapa manajer investasi lain yang memiliki aset dasar obligasi korporasi dinilai terancam mengalami hal serupa setidaknya dalam 3 bulan ke depan.

Dengan demikian, OJK diharapkan untuk mengantisipasi hal tersebut misalnya dengan pemberian relaksasi untuk surat utang korporasi. Wawan memberikan contoh, OJK bisa saja mengganti definisi default risk dari surat utang korporasi untuk tahun ini.

 

“Dari OJK juga harus antisipasi dari pemberian relaksasi untuk surat utang. Defisini default itu mungkin harus didefinisikan ulang untuk tahun ini, apakah boleh diundur atau seperti apa,” imbuh Wawan.






OJK: Menaikkan Suku Bunga Bank Bukan Satu-satunya Cara Jaga Likuiditas

7 jam lalu

OJK: Menaikkan Suku Bunga Bank Bukan Satu-satunya Cara Jaga Likuiditas

OJK memastikan perbankan tidak akan serta merta menaikkan suku bunga pinjaman atau simpanannya untuk menjaga likuiditas.


OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,62 Persen Agustus 2022, DPK 7,77 Persen

8 jam lalu

OJK: Kredit Perbankan Tumbuh 10,62 Persen Agustus 2022, DPK 7,77 Persen

Kredit perbankan pada bulan Agustus tumbuh sebesar 10,62 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi sebesar Rp 6.179,5 triliun.


Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

13 jam lalu

Nilai Pengumpulan Dana di Bursa Tembus Rp 175,34 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hasil penggalangan dana oleh perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sangat baik.


Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

13 jam lalu

Modal Inti Rp 3 Triliun Segera Terpenuhi, Bank Sultra Bersinergi dengan bank bjb

Bank Sultra segera merealisasikan aturan pemenuhan modal inti minimal Rp 3 Triliun bagi setiap perbankan sesuai yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

17 jam lalu

Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

Claudia Kolonas, pendiri sekaligus CEO Pluang bukan sosok yang asing di industri keuangan non-bank di Indonesia. Simak profil lengkapnya berikut ini.


OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

18 jam lalu

OJK Monitoring Intensif Pinjol TaniFund karena Kredit Macet Capai 48,27 Persen

OJK sedang melakukan pengawasan ketat terhadap financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) berbasis agri di TaniHub yakni TaniFund.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

3 hari lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

3 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

4 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

5 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.