7 Produk Reksa Dananya Disuspensi OJK, Begini Sikap Sinarmas AM

PT Sinarmas Asset Management. Foto/twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sinarmas Asset Management (Sinarmas AM) menegaskan bakal bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua produk reksa dana yang dipasarkan menyusul penerapan suspensi sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Direktur Sinarmas AM Jamial Salim mengatakan investor tidak perlu khawatir terkait penerapan suspensi terhadap produk reksa dana keluaran perusahaan tersebut. Yang terjadi saat ini, menurut dia, adalah pandemi virus Corona atau Covid-19 telah mengakibatkan volatilitas harga obligasi dan membuat likuiditas di pasar ketat.

Akibatnya, kata Jamial, perseroan kesulitan mencapai harga jual yang wajar. Sinarmas AM kemudian melakukan pencatatan harga aset yang lebih konservatif di bawah nilai yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) pada produk Reksadana Danamas Mantap Plus dan Reksadana Simas Syariah Pendapatan Tetap.

“Namun seiring dengan membaiknya pasar, kami telah menyesuaikan harga aset dimaksud serta mengkomunikasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tulis Jamial dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa, 26 Mei 2020.

Sebelumnya Sinarmas AM telah menerima surat suspensi beli dari OJK tertanggal 20 Mei 2020 dengan nomor S-452/PM.21/2020. Dalam surat tersebut, otoritas membekukan pembelian produk reksa dana milik perseroan atas pemantauan pada 31 Maret 2020 yang mana Sinarmas AM melakukan penghitungan nilai pasar wajar tidak mengacu pada rentang harga yang ditetapkan oleh LPHE.

Sebanyak tujuh produk reksa dana Sinarmas Asset Management ditengarai dihentikan sementara atau suspensi sejak 20 Mei 2020. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari website OJK dan laman resmi Sinarmas Asset Management, tujuh produk reksa dana yang dihentikan sementara proses pembeliannya dirilis dalam kurun waktu yang beragam. Total dana kelolaannya mencapai Rp 9,9 triliun. 

Adapun, per April 2020, Sinarmas AM memiliki dana kelolaan Rp 32,206 triliun. Artinya, ketujuh produk itu berkontribusi 30,75 persen dari total AUM perseroan.

Menanggapi hal tersebut, investor diminta tidak perlu khawatir karena suspensi beli dan switching dari OJK tersebut bersifat sementara. Bagi nasabah yang ingin melakukan redemption, penjualan tetap dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor cabang Sinarmas AM.






Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

4 jam lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

6 jam lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

13 jam lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

16 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

1 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

1 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

2 hari lalu

Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

Utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual. Pemerintah meminta peretail menjual minyak goreng murah.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus Rp 107,4 Triliun di Tengah Guncangan

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut APBN Surplus Rp 107,4 Triliun di Tengah Guncangan

Sri Mulyani mengklaim pemerintah berhasil menjaga keuangan negara tetap surplus hingga bulan lalu.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

2 hari lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

3 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.