New Normal, Erick Thohir Usul Beli Tiket Kereta Wajib Jadi Member

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat melihat uji coba alat ventilator milik Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Kamis, 16 April 2020. Erick Thohir berharap wabah COVID-19 ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk menghasilkan produk kesehatan dalam negeri khususnya ventilator guna menunjang fasilitas Rumah Sakit yang ada di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir saat melihat uji coba alat ventilator milik Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Kamis, 16 April 2020. Erick Thohir berharap wabah COVID-19 ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk menghasilkan produk kesehatan dalam negeri khususnya ventilator guna menunjang fasilitas Rumah Sakit yang ada di Indonesia. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan sistem kerja perusahaan pelat merah akan berubah akibat kondisi New Normal Covid-19. Penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Salah satu sektor yang menjadi sorotan Erick adalah di transportasi darat seperti kereta api yang menurutnya akan menjadi perhatian setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar kembali dibuka. Untuk itu, dalam rapat bersama direksi PT KAI, ia sempat melempar isu apakah pengguna kereta nantinya harus terlebih dulu menjadi member.

    "Kemarin saya rapat dengan PT KAI, ini jangan jadi kontroversi, saya memancing mereka jangan-jangan nanti naik kereta mesti member dan tidak bisa langsung beli," ujar Erick dalam konferensi video, Selasa, 26 Mei 2020. Sebab, apabila langsung beli, tuturnya, database penumpang tidak terekam.

    Erick menyadari gagasan tersebut bisa menjadi kontroversi di masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa ide member itu muncul agar perseroan bisa melayani calon penumpangnya dengan baik sejak sebelum berangkat hingga kembali pulang.

    "Supaya bisa track mereka akan datang jam berapa dan berikutnya datang jam berapa, lalu duduk di mana. Ini harus kita lakukan. Nanti akan terjadi monitoring dan evaluasi, serta akan ada adjustment," ujar Erick.

    Secara umum, pada kondisi New Normal Covid-19, ia mengatakan fleksibilitas dalam bekerja harus dilakukan. Namun demikian, pelaksanaan protokol kesehatan adalah sebuah mandatori. Untuk itu, Erick akan memastikan semua BUMN menerapkannya dengan baik.

    Sebelumnya, Erick telah menerbitkan surat edaran nomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020. Berdasarkan surat itu, ia meminta BUMN pada 25 Mei merampungkan prosedur dan standar operasional perusahaan selama masa pemulihan pandemi. Kemudian protokol yang sudah disiapkan tersebut disosialisasikan pada karyawan. "(Jadi) bukan jadwal masuk kembali ke kantor," ucapnya.

    Erick menegaskan, waktu bagi seluruh BUMN untuk kembali aktif berkantor menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat mengenai izin dan protokol aktivitas fisik pada masa pemulihan pandemi virus corona Covid-19.

    "Namun tentu begitu keputusan itu keluar, kami semua di BUMN harus siap segera. Sebagai bagian persiapan itu tanggal 25 Mei, perusahaan menyampaikan panduan masing-masing kepada seluruh karyawannya," kata Erick.

    Menurut Erick, pada masa pemulihan yang banyak disebut sebagai The New Normal itu ada tren perubahan sosial, lingkungan, dan bisnis. Pada fase new normal atau normal baru interaksi fisik akan semakin terbatas. Sebaliknya interaksi digital yang selama masa WFH menjadi opsi utama dalam kegiatan masyarakat, diprediksi akan tetap bertahan. "Karena itu butuh strategi kontigensi yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan."

    Segala opsi ini masih dikaji secara mendalam oleh seluruh pihak. Waktu definitif terkait tahapan pelaksanaan pemulihan pasca-Covid di BUMN juga masih menunggu resmi pemerintah.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.