Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Khawatir Pengunjung Membeludak Saat Mal Dibuka Kembali

image-gnews
Pengunjung berbelanja kebutuhan pokok di Hypermart Mall Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2020. Pusat perbelanjaan ini terlihat sepi sejak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat diperpanjang secara proporsional sampai 29 Mei 2020 mendatang. Tempo/Bintari Rahmanita
Pengunjung berbelanja kebutuhan pokok di Hypermart Mall Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 22 Mei 2020. Pusat perbelanjaan ini terlihat sepi sejak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat diperpanjang secara proporsional sampai 29 Mei 2020 mendatang. Tempo/Bintari Rahmanita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Alvin Lie khawatir pembukaan mal di DKI Jakarta pada 5 Juni mendatang bakal menyebabkan penumpukan yang berisiko bagi penyebaran Covid-19. Apabila penumpukan terjadi, dikhawatirkan akan terjadi penularan penyakit yang menyebabkan angka penyebarannya bertambah lagi.

"kita juga sudah belajar ketika pemerintah melonggarkan pergerakan penumpang pesawat itu juga terjadi penumpukan di bandara. Saya khawatir ketika mal dibuka akan terjadi penumpukan yang sama, dan itu risikonya besar," ujar Alvin kepada Tempo, Selasa, 26 Mei 2020. Apalagi, kata dia, kalau pembukaan kembali pusat perbelanjaan itu dilakukan secara terburu-buru.

Untuk itu, Alvin mewanti-wanti pemerintah agar merancang kebijakan tersebut dengan baik, serta melakukan simulasi dan pelatihan sebelum benar-benar diterapkan di lapangan. Dengan demikian, semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola mal, hingga pedagang sudah mengetahui dan dapat menerapkan protokol dan standar operasi tersebut dengan benar ketika mal kembali dibuka.

"Kalau kondisi darurat ada yang pingsan di sana, ada yang ternyata kena Covid-19 bagaimana SOP-nya. Tanpa latihan dan simulasi saya khawatir itu akan membuat suasana lebih buruk lagi," kata Alvin.

Secara umum, Alvin menilai rencana pembukaan kembali sejumlah mal di DKI Jakarta mulai Jumat, 5 Juni mendatang, adalah langkah yang tergesa-gesa. Sebab, saat ini wabah Covid-19 di Ibu Kota belum terpantau mereda.

"Menanggapi rencana pemerintah membuka kembali mal perbelanjaan, pendapat saya adalah langkah ini agak tergesa-gesa, mengingat hingga saat ini jumlah penduduk positif Covid-19 di Indonesia masih bertambah setiap hari dan belum melandai, apalagi menurun," ujar Alvin.

Alvin mengingatkan bahwa rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan membuka mal bisa mempersulit penanganan penyebaran Covid-19. Walaupun, ia memahami pemerintah menghadapi dilema yaitu mesti memastikan ekonomi tetap berputar.

"Tapi kalau ini dilakukan secara terburu-buru, saya khawatir Covid-19 bukannya mereda, tapi justru meluas semakin parah dan ujung-ujungnya akan dilakukan PSBB lagi," ujar Alvin.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat menyatakan sejumlah mal siap kembali beroperasi per Jumat pekan depan atau 5 Juni 2020. "Data mal anggota APPBI DPD DKI Jakarta yang akan buka kembali (new normal). Berdasarkan PERGUB No. 489 Tahun 2020," kata Ellen dalam keterangan tertulis Ahad, 25 Mei 2020.

APPBI DPD DKI Jakarta menyatakan kesiapannya membuka kembali mal dengan penerapan protokol kesehatan. Protokol tersebut, misalnya, pada semua akses pintu masuk akan disediakan termometer. Semua karyawan mal, tenant, dan pengunjung wajib memakai masker. Semua karyawan mal dan tenant memakai pelindung tubuh yang wajar, sesuai dengan karakteristik jenis industrinya.

Mal juga wajib menyiapkan hand sanitizer di beberapa akses dan area umum. Beberapa mal yang areanya memungkinkan akan juga menambah tempat cuci tangan, menerapkan physical distancing, mengatur jarak antar-individu dan memberikan tanda agar konsumen mengikuti tata cara physical distancing dalam antrean di lift, travelator, ekskalator, dan lainnya.

Selain itu mal akan mengatur jarak antar-tempat duduk, khususnya di area makan. Gerai makanan diminta melakukan pengaturan ulang meja dan kursi dengan memperhatikan prinsip physical distancing.

Tenant diminta mengatur agar physical distancing tetap diterapkan sesuai dengan kategori bisnis masing-masing, misalkan antrean di area kasir. Adapun detail pelaksanaannya akan dilakukan di masing-masing tenant. Sebelumnya, pengelola mal melakukan disinfeksi rutin pada berbagai area, di antaranya pintu masuk utama, toilet eskalator, lift, dan sebagainya.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

2 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

4 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

5 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

5 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

7 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024, Ini Fakta dan Kontroversi Program Itu

7 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024, Ini Fakta dan Kontroversi Program Itu

KPK menyebut tidak fair jika petahana atau kerabatnya mencalonkan diri di Pilkada 2024 dan berkampanye menggunakan bansos.


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.