TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hadi Sucahyono memasukkan aspek kebencanaan nonalam Covid-19 sebagai salah satu indikator dalam penyusunan dan pemrograman sektor PUPR. Jika pandemi ini masih ada, maka infrastruktur yang dibangun akan menyesuaikan.
"Misalkan standar rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR perlu diperluas lagi. Fasilitasnya ditambah dengan jaringan internet supaya mereka nyaman bekerja di rumah," ujar Hadi seperti dikutip dari akun Instagram @informasibpiw di Jakarta, Senin, 25 Mei 2020.
Adapun bila infrastruktur yang dibangun merupakan proyek pembangunan dapat diselesaikan satu tahun atau single year project, maka dapat diubah menjadi tahun jamak atau multi year project. Selain itu, program padat karya semakin gencar dilakukan bila angka positif Covid-19 masih tinggi.
Hal itu untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat akibat wabah tersebut. “Selama terjadinya pandemi Covid-19, dukungan infrastruktur juga ditujukan untuk penanganan kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit," kata Hadi.
Sementara itu, transformasi kota masa depan harus memperhatikan ketahanan kota untuk mengantisipasi risiko di masa depan seperti penggunaan infrastruktur tangguh bencana. Menurut Hadi, kota masa depan juga mengakomodasi smart city dan Inklusif melalui pemanfaatan teknologi dalam bentuk meningkatkan tata kelola kota cerdas.
Masuknya kebencanaan nonalam sebagai salah satu indikator penyusunan perencanaan dan pemrograman sektor PUPR ini diharapkan dapat mendukung masyarakat tetap produktif di tengah pandemi termasuk ketahanan terhadap pandemi.
ANTARA
