Kominfo Kebut Pembangunan Data Center Nasional

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, diacara Forum Group Discussion bertajuk

    Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, diacara Forum Group Discussion bertajuk "EfektivitasPemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Penggunaan Dokumen Elektronik", pada 11 November2019, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggenjot pembangunan data center atau pusat data nasional yang tahun ini aturannya diproses dengan kementerian terkait.

    "Kita sedang menyiapkan data center nasional, yang bapak (Menkominfo Johnny G Plate) sudah kirim suratnya kepada Pak Menteri Bappenas untuk percepatan. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan dan sudah mulai untuk pembangunannya," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, saat Lebaran virtual, Ahad 24 Mei 2020.

    Selain menyiapkan pusat data nasional, Semuel memberitahukan, rencana Kominfo untuk percepatan masyarakat Indonesia masuk ke ruang digital. Dia mengatakan, saat ini ruang digital bukan ruang tanpa aturan, melainkan, ruang yang telah menjadi realitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    "Makanya kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana berdamai juga dengan gadget yang mereka miliki, bagaimana memanfaatkan gadget-gadget untuk suatu hal yang produktif. Ini yang kami lakukan untuk masuk norma baru," ucapnya.

    Adapun Kementerian Kominfo pada saat ini menyediakan pelatihan secara daring yang dapat diikuti masyarakat secara gratis, seperti Digital Talent Scholarship, Literasi Digital Siberkreasi, dan Digital Technopreneur.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate optimistis bisa merampungkan regulasi data center dalam sepekan, seperti yang diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Dalam sepekan itu ya selesai, karena kan memang sudah mau selesai Peraturan Menteri yang 23 pasal itu," ujar Johnny di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.

    Kendati demikian, nantinya terbitnya beleid anyar itu harus dilaksanakan selayaknya proses pembentukan peraturan di Tanah Air, misalnya harus ada sosialisasi, tenggat waktu pelaksanaan dan lainnya. "Dalam satu pekan draf finalnya sudah harus selesai," tutur politikus Partai Nasional Demokrat itu.

    EKO WAHYUDI l CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.