Alasan Sebagian Besar Angkutan Umum di Garut Tak Beroperasi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Garut - Pengusaha angkutan umum di Kabupaten Garut, Jawa Barat, banyak yang memilih tidak beroperasi mengangkut penumpang menjelang hari raya Lebaran. Sebab, biaya operasional tidak akan tertutupi jumlah penumpang akibat diberlakukannya pembatasan penumpang di tengah wabah Covid-19.

    "Kondisinya seperti itu (tidak beroperasi), operasional juga kalau nombok buat apa," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Garut, Yudi Nurcahyadi kepada wartawan di Garut, Sabtu, 23 Mei 2020.

    Ia menuturkan, kondisi usaha angkutan umum di Garut sudah memprihatinkan dengan adanya aturan pembatasan jumlah penumpang karena adanya darurat wabah Covid-19.

    Namun aturan pembatasan mengangkut penumpang itu, kata dia, selama ini tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif angkutan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah.

    "Kalau tidak ada penyesuaian setidaknya ada subsidi operasional. Kalau disubsidi bisa saling membantu," katanya.

    Ia menyampaikan, aturan batasan angkutan penumpang yang diberlakukan saat ini yakni untuk angkutan dalam kota dan juga antarkota yang biasanya harus membawa penumpang 14 orang menjadi lima orang atau setengahnya.

    Kondisi seperti itu, kata dia, tidak akan mampu menutupi biaya operasional pembelian solar atau premium, setoran untuk pemilik mobil, dan keuntungan bagi sopir untuk dibawa pulang ke rumah.

    "Adanya batasan itu mau tertutup gimana operasionalnya, jadi lebih baik diam saja," katanya.

    Ia berharap, pemerintah dapat membuat aturan yang bisa menyelamatkan pelaku usaha angkutan umum di tengah wabah Covid-19, salah satunya mengalokasikan anggaran untuk subsidi operasional angkutan.

    "Pemerintah harus memberikan subsidi kepada dunia angkutan umum," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.