Pendapatan KAI dari Penumpang Anjlok dari Rp 25 M ke Rp 400 Juta

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sepi di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat, 24 April 2020. PT KAI memberhentikan sementara perjalanan kereta api jarak jauh dari tanggal 24-30 April dikarenakan pemerintah telah menetapkan larangan mudik guna memutus penyebaran Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Suasana sepi di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat, 24 April 2020. PT KAI memberhentikan sementara perjalanan kereta api jarak jauh dari tanggal 24-30 April dikarenakan pemerintah telah menetapkan larangan mudik guna memutus penyebaran Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kehilangan 90 hingga 93 persen pendapatan dari penumpang akibat Covid-19. Kini, pendapatan KAI dari penumpang tinggal 7 sampai 10 persen saja dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    “Ini sangat terdampak,” kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 23 Mei 2020.

    Dalam kondisi normal, KAI bisa meraup pendapatan dari penumpang mencapai Rp 20 sampai Rp 25 miliar dalam satu hari. Di hari besar dan libur nasional, angkanya bisa mencapai Rp 39 miliar per hari.

    Namun akibat adanya larangan mudik di tengah Covid-19, KAI hanya bisa mengumpulkan pendapatan Rp 400 juta per hari. Pendapatan ini disumbang dari Kereta Commuter Line Jabodetabek dan angkutan Kereta Luar Biasa (KLB) yang dijalankan untuk penumpang tertentu.

    Situasi ini, kata Didiek, mulai terjadi ketika kebijakan work from home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diterapkan sejak akhir Maret 2020. Dampaknya, pendapatan PT KAI sepanjang April 2020 hanya mencapai Rp 32 miliar saja.

    Didiek mengakui saat ini PT KAI tengah mengalami arus kas operasional yang defisit atau defisit cash flow operational. Meski demikian, ia memastikan likuiditas keuangan PT KAI masih dalam posisi yang aman. Sebab, di saat bersamaan mereka juga tengah melakukan efisiensi biaya operasional.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.