Bappenas: Jakarta Bisa Jadi Acuan Penerapan New Normal

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah berencana menentukan daerah yang bisa menjadi contoh hidup berdampingan dengan wabah virus Covid-19 atau new normal. Menurutnya, hal itu akan ditentukan usai penilaian yang akan dilakukan 14 hari ke depan.

    "Kami akan lihat nanti dalam dua minggu ke depan, mana daerah yang kira bagus untuk menjadi contoh dan itulah yang kita inginkan ke depan," kata Suharso dalam diskusi virtual Kamis, 21 Mei 2020.

    Penentuan daerah yang akan menjadi percontohan tersebut, kata dia, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kriteria pertama dan menjadi syarat mutlak adalah epidemiologi, yaitu Angka Reproduksi Efektif atau Rt<1 selama dua minggu berturut-turut. Artinya, angka kasus baru telah menurun setidaknya selama dua minggu berturut-turut.

    Kriteria kedua adalah kapasitas sistem pelayanan kesehatan yang mensyaratkan kapasitas maksimal tempat tidur rumah sakit dan instalasi gawat darurat untuk perawatan Covid-19 lebih besar dari jumlah kasus baru yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Kriteria ketiga adalah surveilans, artinya kapasitas tes swab yang cukup.

    Sesuai dengan kriteria tersebut, beberapa daerah yang telah memenuhi kriteria dapat melakukan penyesuaian PSBB. Namun demikian, penerapan protokol Covid-19 sebagai new normal atau normal baru harus tetap diterapkan secara ketat. Pemantauan pelaksanaan protokol harus dilakukan secara rutin dan evaluasi terhadap dampak kebijakan juga dilakukan. Jika kemudian kasus kembali meningkat, maka pelaksanaan PSBB dapat diterapkan kembali.

    “Jika Rt<1 dan penurunan kasus yang diikuti dengan pengurangan PSBB, bukan berarti virus sudah hilang, tetapi penyebaran virus sudah dapat dikendalikan," ujarnya.

    Oleh karena itu, masyarakat akan menuju normal baru beberapa bulan ke depan atau setidaknya sampai tersedia vaksin dan obat Covid-19 atau kasus Covid-19 dapat ditekan menjadi sangat kecil.

    "Ketiga hal itu dipenuhi, dia memenuhi kriterian, maka dia boleh masuk ke new normal artinya dia bisa kendalikan virus dan bahkan ada potensi bisa turunkan sampai nol," kata Suharso.

    Menurutnya, sejumlah daerah yang berdasarkan indikator-indikator yang ada, berpotensi memenuhi kriterian tersebut, diantaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat hingga Bali.

    "Jakarta ada kecenderungan baik, juga karena didampingi ahli epidemiologi yang memberikan pedoman dan hitung, sehingga saya ingin katakan kami akan gunakan Jakarta sebagai benchmark. Bali itu baik sekali," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.