Kepala Bappenas Pastikan Pemerintah Belum Melonggarkan PSBB

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suharso Monoarfa tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Suharso Monoarfa tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan kebijakan penyesuaian Pembatasan Berskala Besar  dengan kriteria dan langkah-langka tertentu. "Jadi tidak tepat kalau dikatakan pemerintah tiba-tiba dikatakan melakukan pelonggaran PSBB," kata Suharso dalam diskusi virtual Kamis, 21 Mei 2020.

    Menurut Suharso, saat ini pemerintah belum menyatakan akan ada pelonggaran PSBB. Tapi, saat ini sedang dibahas untuk menyesuaikan dan membagi zona 124 kabupaten dan kota yang masuk kategori hijau.

    "Tapi kapan dan bagaimana? Kita mulai agar mereka bisa hidup dalam keadaan biasa, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang tetap," ia menjelaskan.

    Suharso menjamin, pemerintah akan mengikuti formula reproduction rate(Rt) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut dia, WHO memberikan syarat jika suatu negara ingin melakukan pelonggaran PSBB, Rt atau angka penyebaran harus mencapai di bawah 1 selama 14 hari.

    Berdasarkan pengalaman negara lain yang berhasil menangani pandemi, kata Suharso, mereka mengacu pada data dan keilmuan untuk ambil keputusan dengan hati-hati. Begitu juga Indonesia, saat ini sedang berupaya dengan cermat dan hati-hati mengambil kebijakan dengan menyesuaikan kondisi di Tanah Air.

    "Kalau review positif, maka diteruskan. Kalau reviewnya negatif, maka dikembalikan. Jadi cara baru inilah yang disebut new normal," ujar Suharso.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.