TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik menolak dengan tegas seluruh substansi Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Menurut Muhammadiyah, UU tersebut bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Selanjutnya mengharapkan penuh pengertian pemerintah untuk menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja,” demikian hasil rekomendasi dalam pernyataan sikap Muhammadiyah yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.
Rekomendasi ini merupakan kesimpulan diskusi terarah Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Serta, Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah se-Indonesia.
Sekiranya pemerintah ingin meningkatkan komitmen pada peningkatan perekonomian negara, maka Muhammadiyah menilai harus ditempuh dengan penuh seksama. “Dalam bentuk kajian etis-akademis,” tulis Muhammadiyah.
RUU Cipta Kerja hanyalah satu dari sekian rancangan aturan yang ditolak olek Muhammadiyah. Selain RUU Cipta Kerja, Muhammadiyah juga menolak RUU Mineral dan Batu Bara atau Minerba yang baru saja disahkan menjadi UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 alias Perpu Corona, hingga Perpres Pelibatan TNI.
Muhammadiyah menyampaikan sejumlah alasan di balik penolakan ini. Salah satunya karena pembahasan RUU Cipta kerja tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak melibatkan partisipasi publik.
RUU Cipta Kerja adalah salah satu UU usulan Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 12 Februari 2020, surat presiden, draf, dan naskah akademik RUU Cipta Kerja ini resmi diserahkan ke DPR.
Saat ini, di tengah pandemi Covid-19, panitia kerja RUU Cipta Kerja terus melanjutkan pembahasan. Pembahasan bahkan dilakukan di masa reses sekalipun.
“Kalau sudah diumumkan (jadwal pembahasan) berarti ada dan telah disetujui pimpinan,” kata anggota Panja RUU Cipta Kerja Hendrawan Supratikno pada Selasa, 19 Mei 2020.
