Genjot B30, Pemerintah: Kita Tahu Energi Fosil Tak Renewable

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menunjukkan perbedaan bahan bakar B20 dan B30 saat peluncuran B30 di kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6) Pemerintah melakukan uji coba penggunaan Bahan Bakar campuran Biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar solar kendaraan bermesin diesel. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas menunjukkan perbedaan bahan bakar B20 dan B30 saat peluncuran B30 di kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6) Pemerintah melakukan uji coba penggunaan Bahan Bakar campuran Biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar solar kendaraan bermesin diesel. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendorong penggunaan 23 persen energi terbarukan atau EBT, pemerintah menggenjot pemanfaatan dari bahan bakar nabati yang saat ini sampai pada Biodiesel 30 persen atau B30. Hal ini dilakukan agar Indonesia tak selalu bergantung pada energi fosil terus menerus.

    "Kita tahu energi fosil tak renewable, maka akan habis dan cadangan kita terus menipis. Mau tak mau kita harus melakukan diversifikasi (energi)," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna saat diskusi virtual dialog industri bersama Tempo, Rabu, 20 Mei 2020.

    Montty lalu menjelaskan alasan pemerintah menggunakan sawit dalam mendorong persentase pemanfaatan EBT di dalam negeri. Hal itu dikarenakan Indonesia saat ini sedang merancang bagaimana bisa menciptakan pasar baru agar tak bergantung kepada ekspor ke negara lain.

    Bila Indonesia bisa punya pasar sendiri, kata Montty, harga sawit dan turunannya akan bisa dikontrol sehingga tak terlalu rendah. Hal ini akan memberikan perlindungan kepada petani, dan akhirnya kepada kesejahteraan itu sendiri.

    "Supaya main object-nya adalah petani sawit, karena saat ini ada 12 juta petani sawit, dengan lahan sekitar 16 juta hektare. Dan 45 persen itu petani mandiri dan petani plasma. Itu sebetulnya major objective kita," ujar Montty.

    Dengan adanya pemanfaatan B30, Montty mengatakan hal itu bisa mengurangi dari impor bahan bakar yang selalu menjadi penyebab neraca dagang Indonesia defisit. Oleh karena itu, dengan kebijakan ini diharapkan bisa menekan hal tersebut.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor mengatakan, dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong pemanfaatan B30 akan menciptakan ekosistem perdagangan di dalam negeri yang membawa keuntungan luar biasa besar.

    Dengan adanya B30, kata Tumanggor, Indonesia bisa tak perlu impor lagi untuk bahan bakar. "Oleh karena itu, hal ini diapresiasi juga oleh negara tetangga bahkan negara-negara  lain. Memang sudah sewajarnya Indonesia menerapkan B30," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.