Ini yang Bakal Dialami Sektor Keuangan Jika PSBB Diperpanjang

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra (kiri) dan Presiden Komisaris OVO Mirza Adityaswara (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Senayan, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Francisca

    Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra (kiri) dan Presiden Komisaris OVO Mirza Adityaswara (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Senayan, Rabu, 19 Februari 2020. TEMPO/Francisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan sosial skala besar (PSBB) kembali diperpanjang di DKI Jakarta sampai dengan 4 Juni 2020 meskipun ada wacana dari pemerintah untuk menerapkan new normal. Lantas, apa untung ruginya PSBB diperpanjang bagi sektor jasa keuangan?

    Direktur Utama LPPI Mirza Adityaswara mengatakan Indonesia bisa saja optimistis untuk menerapkan konsep new normal melihat perkembangan di Wuhan, China, maupun beberapa negara Eropa yang sudah membuka lockdown. Jerman pun  mengadakan kembali pertandingan sepak bola. 

    Apabila hal itu dilakukan, dengan konsep hidup new normal yakni tetap melakukan pembatasan sosial, aktivitas ekonomi dapat dibuka secara gradual.

    Menurutnya, konsep hidup new normal menjadi opsi karena apabila aktivitas ekonomi tidak dibuka, bisa saja berujung pada sektor usaha yang collaps. Selanjutnya, jika sektor usaha tidak bekerja, pemerintah tidak akan mendapatkan pajak sementara kegiatan masyarakat harus ditopang dengan subsidi.

    “Akhirnya yang terjadi perlu dukungan dari bank sentral,” katanya, Selasa 19 Mei 2020.

    Kata dia, ada konsekuensi yang harus dipertaruhkan apabila PSBB tidak diperpanjang, yakni penyebaran Covid-19 yang tidak mereda. Kondisi ini akan membuat sektor keuangan lebih sulit lagi.

    Pasalnya, saat ini restrukturisasi kredit terus bertambah demi menekan penambahan angka kredit bermasalah. Ke depan, restruktrurisasi kredit ini berpeluang terus meningkat apabila Covid-19 tidak melandai.

    Data terakhir Otoritas Jasa Keuangan mencatat sudah ada 4,327 juta debitur dengan baki debet Rp391,178 triliun  yang mendapatkan restrukturisasi. Jumlahnya mencapai 7 persen dari total kredit nasional.

    “Dalam kondisi ini kita harus hati-hati terjadinya gelombang kedua, yang orang selalu khawatirkan,” sebutnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.