Faisal Basri: Pemerintah Jangan Main Kata-kata, Sakit Hati Rakyat

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona. Ia menilai selama ini pemerintah terlampau terjebak dalam permainan kata-kata saat mengambil keputusan.

    "Yang namanya corona ditundukkan dulu. Jangan main kata-kata lagi. Sakit hari rakyat kalau (pemerintah) menyelesaikan virus hanya dengan kata-kata," tutur Faisal dalam dialog virtual, Rabu, 20 Mei 2020.

    Faisal melanjutkan, sikap pemerintah tersebut acap membuat masyarakat kebingungan. Bahkan, bukan hanya rakyat, ia menyebut gubernur, bupati, dan pemerintah daerah lainnya pun kerap gamang dalam menafsirkan kebijakan pemerintah pusat.

    Kebingungan bertambah saat organ-organ pemerintah tak satu suara dalam membuat pernyataan. "Cukup satu orang saja yang bicara. Jangan semuanya," ucapnya.

    Faisal mengatakan, saat ini negara menghadapi ancaman ekonomi yang cukup serius akibat pandemi corona. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun nanti bertengger di level -1,5 persen berdasarkan skenario berat.

    Ekonomi Indonesia, kata dia, baru akan bisa kembali pulih pada 2021, namun tak seagresif prediksi IMF yang mencapai 8 persen. Selain ancaman pelemahan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dihadapkan dengan potensi pengangguran yang meningkat. Saat ini saja, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah karyawan terkena PHK dan dirumahkan karena wabah sudah mencapai 1,3 juta.

    Kendati begitu, Faisal berharap, hingga akhir 2020, persentase angka pertambahan pengangguran di Indonesia tak sampai melonjak dua digit. Karena itu, untuk mengantisipasinya, dia meminta pemerintah serius menangani penyebaran virus corona.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.