Bukan Cuti Bersama, ASN dan Pegawai BUMN Wajib Masuk Kerja 22 Mei

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  ANTARA/Muhammad Adimaja

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa 22 Mei 2020 bukan cuti bersama bagi ASN dan pegawai BUMN. Muhadjir menyampaikan hal itu setelah rapat terbatas di Istana pada Rabu, 20 Mei 2020.

    Dia menjelaskan bahwa pada Jumat, 22 Mei 2020, pegawai ASN dan BUMN tetap masuk bekerja seperti bisa. “Tidak ada cuti bersama, cuti akan diganti hari lain,” katanya.

    Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri tetap digeser pada 28, 29, 30, 31 Desember 2020. Jadwal itu dinilai paling aman terkait wabah Covid-19. Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengkaji ulang jadwal cuti bersama itu pada Juni mendatang.

    Jika kasus Covid-19 sudah terkendali atau turun, tidak menjadi ancaman, dimungkinkan untuk memajukan jadwal cuti bersama. Kemungkinan, menurut Muhadjir, cuti bersama Idulfitri bisa bersamaan dengan Iduladha, atau sebelum/setelah Iduladha.

    Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut 124 kabupaten kota masih berada di zona hijau.

    Sebanyak 124 kabupaten kota di sejumlah provinsi hingga kini belum mencatatkan kasus konfirmasi Covid-19. Kendati demikian Gugas Covid-19 tetap akan memantau perkembangan di wilayah tersebut.

    Pemerintah memerinci zona hijau tersebar di beberapa provinsi di antaranya Aceh, Banten, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah.

    Selain itu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    “Sebanyak 25 kabupaten kota ini (di antaranya) berada di kepulauan artinya mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat,” kata Doni saat konferensi pers hasil rapat terbatas virtual, Rabu, 20 Mei 2020.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.