Citilink Uji Terbang Perdana Pesawat Kargo

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Maskapai penerbangan Citilink Indonesia melaksanakan uji penerbangan perdana (proving flight) untuk kargo atau Freighter pertamanya dengan jenis pesawat B737-500, 19 Mei 2020. Foto/antaranews.com

    Maskapai penerbangan Citilink Indonesia melaksanakan uji penerbangan perdana (proving flight) untuk kargo atau Freighter pertamanya dengan jenis pesawat B737-500, 19 Mei 2020. Foto/antaranews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Citilink Indonesia melaksanakan uji penerbangan perdana (proving flight) untuk kargo atau Freighter pertamanya dengan jenis pesawat B737-500 pada Selasa kemarin.

    “Citilink melakukan terobosan dengan menyediakan freighter untuk menjawab tantangan dan peluang pasar logistik yang semakin meningkat saat ini dan ke depan.” kata Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.

    Freighter ini merupakan modifikasi jenis pesawat penumpang milik Citilink yang dikonversi menjadi pesawat kargo dengan kapasitas muatan hingga mencapai 13 ton, di mana proses pelaksanaan konversi pesawat ini dilakukan di GMF AeroAsia dan telah melaksanakan tahapan sertifikasi OLEH Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU)

    Dalam penerbangan pada Selasa, Citilink Freighter menerbangi rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Batam (BTH) dan Kualanamu (KNO) hingga penerbangan kembali menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK).

    Freighter ini akan beroperasi setelah Lebaran 2020 dan akan mengangkut kargo ke rute-rute domestik hingga kawasan Asia.

    “Citilink berharap dengan beroperasinya freighter akan memberikan kontribusi pendapatan tambahan yang cukup signifikan di samping pendapatan utama dari penumpang,” kata Juliandra.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.