Kemenhub Siapkan 3 Fase Pengetatan Mudik Jalur Darat

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Selasa 19 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian wabah COVID-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Petugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Selasa 19 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian wabah COVID-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyiapkan tiga fase pengetatan pengawasan di jalur darat, yakni lewat jalan tol, jalan arteri, hingga jalan tikus. Pengetatan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya arus mudik Lebaran 2020.

    Dari masing-masing fase ini , Kemenhub akan menambah jumlah personel yang berjaga di titik-titik cek poin. "Fase pertama adalah fase antisipasi. Ini kami lakukan hingga 23 Mei 2020 dengan penguatan tim yang berjaga pada posko di semua jalan," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Senin, 19 Mei 2020.

    Adita menuturkan, selama fase itu dijalankan, petugas lapangan akan menegakkan larangan mudik seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Di titik-titik cek poin, petugas bakal menindak masyarakat yang berkukuh melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.

    Penindakan dilakukan untuk mobil pribadi, travel, maupun bus. Sementara itu, armada yang membawa angkutan khusus atau penumpang dengan kriteria non-mudik, seperti petugas medis, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, hingga WNI repatriasi akan ditandai dengan stiker khusus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.