TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pascapandemi COVID-19.
"Setelah kesehatan dan sosial, saat ini kami sudah mulai fokus pada ekonomi. Sebab, mau tidak mau ekonomi harus disiapkan skenario-skenario untuk bisa bangkit usai pandemi COVID-19 ini," kata Ganjar di sela menerima bantuan Kementerian BUMN untuk penanganan COVID-19 di rumah dinas gubernur, Semarang, Sabtu 16 Mei 2020.
Ganjar menyatakan, pihaknya telah menyiapkan skenario APBD 2021 adalah APBD Pertolongan. Yakni berisi anggaran yang nantinya digunakan untuk membantu berbagai sektor, salah satunya ekonomi.
"Kami juga sudah bekerja sama dengan sejumlah e-commerce raksasa nasional untuk keperluan pelatihan dan kerja sama lainnya, tapi kami masih kesulitan soal permodalan, maka dalam kesempatan baik ini, kami berharap ada perusahaan-perusahaan BUMN yang bisa membantu kami mengembangkan sektor ini," ujarnya.
Bank-bank milik BUMN, lanjut Ganjar, juga diharapkan bisa membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan apabila itu bisa dilakukan, maka kebangkitan ekonomi Jateng khususnya dari industri kecil menengah bisa lebih cepat dilakukan.
Menteri BUMN Erick Thohir sepakat dengan rencana Gubernur Ganjar karena sektor ekonomi, khususnya UMKM, dinilai memang harus mendapat perhatian dari pemerintah.
"Saya sangat setuju, karena dilihat kondisi hari ini dibandingkan sebelumnya, semuanya terdampak. UKM ini memang menjadi prioritas karena mayoritas UKM menyerap tenaga kerja cukup besar dibanding korporasi lainnya, ini harus diprioritaskan," kata Menteri BUMN.
Erick Thohir menyebutkan, selama pandemi COVID-19, bank BUMN sudah melakukan restrukturisasi untuk pelaku UMKM dan lainnya, bahkan nilainya sudah mencapai Rp120 triliun lebih.
"Itu sudah berjalan, tapi masih belum cukup maka kami sudah rapat dengan Menko dan lainnya untuk membahas banyak hal, termasuk supply change industri kesehatan yang kemungkinan dibangun di Jawa Tengah, termasuk pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani untuk kebutuhan pangan," ujarnya.
Menurut Erick, saat ini kondisi BUMN tidak semuanya dalam kondisi sehat.
"Akan kami petakan BUMN mana yang kuat karena akibat COVID-19 ini, 90 persen BUMN terdampak, hanya 10 persen yang tidak terdampak, maka harus dipetakan mana yang bisa mendukung program itu," kata Menteri BUMN.
