BKPM Prioritaskan Investasi yang Ciptakan Banyak Lapangan Kerja

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi pembangunan pabrik Hyundai saat pandemi Corona.

    Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi pembangunan pabrik Hyundai saat pandemi Corona.

    TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah pandemi virus corona yang belum ada tanda-tanda segera berlalu,  pemerintah mengutamakan investasi yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Sektor yang menjadi prioritas adalah manufaktur, hilirisasi, dan alat kesehatan.

    "Kita dorong sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam diskusi virtual The Art of Investing Vol. 1 : Menjadi Investor di Masa Pandemi COVID-19, Jumat 15 Mei 2020.

    Meski demikian, tutur Bahlil, investasi sekecil apapun tetap akan memiliki dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, BKPM bakal terus mendukung investasi yang masuk, besar maupun kecil.

    "BKPM akan terus mendukung investasi besar atau kecil. Wabah ini memang membuat kita lesu, tapi tetap ada harapan. Kita harus optimis dan kerja keras untuk bangkit kembali," imbuhnya.

    Adapun BKPM mengaku telah menyiapkan strategi dalam mempertahankan iklim investasi di tengah pandemi Covid-19 yakni dengan fokus memfasilitasi investor yang sudah beroperasi dan yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang sudah beroperasi dan akan melakukan ekspansi.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan di tengah ketidakpastian saat ini, banyak peluang bagi pelaku usaha untuk melihat investasi yang baik dilakukan. Dia menilai sektor yang potensial di antaranya kesehatan, teknologi telekomunikasi, Massive Online Open Course (MOOC), digital, makanan, bioteknologi, jasa hukum, dan energi bersih.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.