Kemenkeu Akui Ada Kelemahan Penyaluran Program Bantuan Sosial

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Kantor Pos menyerahkan uang dan memotret bukti verifikasi pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 13 Mei 2020. BST dari pemerintah melalui Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan diberikan kepada Keluarga Penerima Mamfaat atau KPM sejak tanggal 12 sampai 23 Mei 2020 yang terkena dampak wabah virus COVID-19. ANTARA FOTO/Jojon

    Petugas Kantor Pos menyerahkan uang dan memotret bukti verifikasi pemberian bantuan sosial tunai (BST) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 13 Mei 2020. BST dari pemerintah melalui Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan diberikan kepada Keluarga Penerima Mamfaat atau KPM sejak tanggal 12 sampai 23 Mei 2020 yang terkena dampak wabah virus COVID-19. ANTARA FOTO/Jojon

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengakui realisasi penyaluran program bantuan sosial ke masyarakat tak mulus. Pada tahap awal penyalurannya, Askolani mengatakan masih terdapat kelemahan di beberapa sisi.

    "Misalnya target penerima yang tidak tepat sasaran dan duplikasi. Tapi lebih baik ada duplikasi dari pada masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan malah tidak dapat," tuturnya di Graha BNPB, Jumat, 15 Mei 2020.

    Menurut Askolani, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyaluran bantuan sebagai jaring penyelamatan ini adalah persoalan data. Namun, dia mengklaim pemerintah tidak tinggal diam.

    Musababnya, kata Askolani, pemerintah daerah dan pusat terus berkolaborasi untuk memperbarui dan menyelaraskan data. "Kolaborasi tingkat pusat dan daerah menjadi kunci," tuturnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga mengakui adanya kelemahan dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat yang memunculkan pelbagai kritik. Lain dengan Askolani, Sri Mulyani mengatakan masalah ini bersumber pada kapasitas tenaga penyalur. 

    "Kapasitas untuk menyalurkan (bansos) sangat-sangat terbatas. Kami sudah sediakan anggaran, tapi eksekusinya menyangkut mobilisasi penyaluran ke masyarakat jadi tantangan luar biasa," ujar Sri Mulyani, 31 April lalu.

    Dia kemudian mencontohkan realisasi bansos di DKI Jakarta. Menurut data Kementerian Sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada 1,3 juta masyarakat pada pekan pertama April lalu. 

    Namun, kenyataannya, petugas hanya mampu menyalurkan sebanyak 210 ribu bantuan. Kondisi ini membuat masyarakat yang belum memperoleh bantuan gusar. "Ada yang merasa mestinya dapat bantuan, tapi belum dapat," katanya. 

    Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk program jaring pengamanan sosial guna menekan dampak pandemi corona. Anggaran ini dialokasikan untuk tambahan bantuan sosial senilai Rp 65 triliun, kebutuhan pokok dan operasi pasar sebesar Rp 25 triliun, dan penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp 20 triliun. 

    Dari Rp 65 triliun anggaran yang dikucurkan untuk bansos, pemerintah akan mendistribusikannya ke dalam tujuh jenis bantuan. Di antaranya bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 8,3 triliun. Kemudian, bantuan kartu sembako Rp 15,5 triliun, diskon tarif listrik Rp 3,5 triliun, insentif perumahan Rp 1,5 triliun. Lalu, bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tanuai non-Jabodetabek Rp 19,6 trilun, serta jaring pengamanan sosial lainnya sebesar Rp 6,5 triliun.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.