Menteri Airlangga Lantik 13 Pejabat Eselon I Kemenko Perekonomian

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik 13 pejabat eselon I hasil nomenklatur baru di kementeriannya. Pejabat yang dilantik sebenarnya tak berubah, hanya nama jabatannya saja yang sebagian berubah.

“Saya berharap pejabat pimpinan tinggi madya Kemenko Perekonomian dapat berkontribusi positif dalam rangka menyelesaikan masalah perekonomian yang sedang kita hadapi,” kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

Airlangga menyebutkan sejumlah persoalan perekonomian akibat pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah mengantisipasi ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan, terutama bahan pangan pokok. 

Ada juga mengenai peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN, penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja yang dipercepat akibat situasi pandemi Covid-19, kebijakan penguatan ekonomi bagi UMKM, serta upaya peningkatan kinerja industri dan perdagangan.

Persoalan yang tak kalah penting, menurut Airlangga, adalah kebijakan tata ruang nasional untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu percepatan penyelesaian perjanjian pemerintah dengan sejumlah negara internasional yang diharapkan mampu meningkatkan neraca perdagangan pemerintah.

“Kemudian tentu saja pengawalan pembahasan RUU Cipta Kerja serta penyusunan regulasi pelaksanaanya sebagai salah satu upaya kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ucap Airlangga.

Sementara terkait kebijakan internal di kantor Kemenko Perekonomian, dengan adanya nomenklatur baru Ia meminta untuk segera dibuat Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beserta informasi jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan penyesuaian anggaran yang baru.

“Dengan demikian, kita dapat segera melakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong saat ini, baik pada level Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), maupun Pengawas (Eselon IV),” kata Airlangga.

Sebagai informasi, pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73/TPA Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam suasana pelantikan yang dilakukan dengan sangat terbatas dan tidak biasa (extraordinary) dikarenakan situasi pandemi Covid-19 ini, Menko Perekonomian memberi ucapan selamat dan pesan kepada para pejabat yang dilantik.

Adapun pejabat yang dilantik, yaitu sebagai berikut:

1. Susiwijono sebagai Sekretaris Kemenko, tidak mengalami perubahan.
2. Iskandar Simorangkir sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, tidak alami perubahan.
3. Musdhalifah Machmud sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, sebelumnya Pangan dan Pertanian.
4. Montty Girianna sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Riset, dan Inovasi. Sebelumnya Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam (SDA), dan Lingkungan Hidup.
5. Mohammad Rudy Salahuddin sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelumnya Ekonomi Kreatif, dan Daya Saing Koperasi dan UMKM.
6. Bambang Adi Winarso sebagai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, tidak berubah.
7. Wahyu Utomo sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Sebelumnya Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
8. Rizal Affandi Lukman sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, tidak berubah.

Lalu kemudian lima staf ahli:

9. Elen Setiadi sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi. Sebelumnya Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan.
10. Bobby Hamzar Rafinus sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, tidak berubah.
11. Lestari Indah sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi. Sebelumnya Pengembangan Daya Saing Nasional.
12. Mira Tayyiba sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia. Sebelumnya Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
13. Raden Edi Prio Pambudi sebagai Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam; sebelumnya Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman di Kementerian Koordinator Perekonomian.

BISNIS








Pengamat Sebut jika KKIR dan KIB Merger Bisa Persulit Pencapresan Ganjar Pranowo

13 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARANEWS
Pengamat Sebut jika KKIR dan KIB Merger Bisa Persulit Pencapresan Ganjar Pranowo

Ikhwan Arif memprediksi peluang Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024 makin kecil, jika KKIR dan KIB merger.


KEK Lido Diresmikan, Airlangga Berharap Dapat Menekan Outflow Devisa USD 1,4 M

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (kiri),  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Menhub Budi Karya Sumadi (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kanan), Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (keempat kanan) dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kedua kiri) berbincang usai peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 31 Maret 2023. Presiden Joko Widodo berharap, KEK MNC Lido dapat menjadi daya tarik agar masyarakat lebih senang berwisata di dalam negeri, sebab menurutnya KEK jenis pariwisata yang dikelola PT MNC Land Lido itu akan memiliki berbagai taman hiburan, mulai dari theme park, movieland, water park, hingga techno park. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
KEK Lido Diresmikan, Airlangga Berharap Dapat Menekan Outflow Devisa USD 1,4 M

Jokowi berharap KEK Lido membuat masyarakat tidak lagi berlibur ke luar negeri, sehingga tidak membuang devisa.


Ridwan Kamil Tidak akan Nyapres, Hormati Keputusan Golkar Calonkan Airlangga

2 hari lalu

Ridwan Kamil. TEMPO/Charisma Adristy
Ridwan Kamil Tidak akan Nyapres, Hormati Keputusan Golkar Calonkan Airlangga

Ihwal survei yang memasukkannya dalam empat besar bakal calon terpopuler, Ridwan Kamil mengakui tidak bisa menghindari popularitas.


Heru Budi Hartono Mutasi 20 Pejabat DKI Jakarta, Fraksi PKS: Semacam Kucing-kucingan

2 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Heru Budi Hartono Mutasi 20 Pejabat DKI Jakarta, Fraksi PKS: Semacam Kucing-kucingan

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sangat menyayangkan sikap Heru Budi Hartono yang tidak mengkomunikasikan perombakan jabatan.


Soal Usulan Koalisi Besar, PAN Sebut KIB Masih Terbuka terhadap Perubahan

4 hari lalu

Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto
Soal Usulan Koalisi Besar, PAN Sebut KIB Masih Terbuka terhadap Perubahan

Yandri Susanto menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih terbuka termasuk melebur dengan Koalisi Perubahan menjadi koalisi besar


Heru Budi Sebut Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Eselon II DKI Jakarta Sedang Berjalan

4 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri upacara peringatan HUT ke-73 Satpol PP dan 61 Satlinmas di Monas, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Heru Budi Sebut Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Eselon II DKI Jakarta Sedang Berjalan

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan lelang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II sedang berjalan.


Airlangga Dukung Proses Hukum Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka

4 hari lalu

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto setelah memberikan pengarahan kepada para Fungsionaris atau Bakal Calon Legislatif tingkat pusat Partai Golkar di kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Ahad, 19 Maret 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Airlangga Dukung Proses Hukum Bupati Kapuas yang Jadi Tersangka

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto baru mengetahui ihwal penerapan tersangka terhadap kader partainya, yaitu Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat.


Bertemu Surya Paloh, Airlangga Sebut Kenang Nostalgia Masa Lalu

6 hari lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
Bertemu Surya Paloh, Airlangga Sebut Kenang Nostalgia Masa Lalu

Di NasDem Tower, Airlangga nampak duduk semeja dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.


Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Aliansi BEM UI Tolak Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas Indonesia menyatakan sikap menolak pengesahan Perpu menjadi UU Cipta Kerja


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

10 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.