Eks Gubernur OPEC: Jika Harga BBM Turun, Lebih Banyak Mudaratnya

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Widhyawan Prawiraatmadja. ANTARA/Wahyu Putro A

    Widhyawan Prawiraatmadja. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Indonesia untuk OPEC, Widhyawan Prawiraatmadja menegaskan, penurunan harga BBM saat ini berpotensi memunculkan inflasi jika harga minyak kembali naik.

    "Makanya saya berpendapat, jika harga BBM diturunkan, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Saya enggak punya angle politis. Saya teknokrat yang berusaha objektif dan menyampaikan apa adanya,” kata Widhyawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Menurut dosen senior Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut, jika harga BBM diturunkan, dampak bagi masyarakat kurang. Sebab, saat ini tingkat konsumsi menurun drastis, terlebih di beberapa daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti Jakarta.

    "Dan masyarakat yang diam di rumah karena pandemi Covid-19, misalnya, tentu tidak merasakan manfaatnya," kata dia.

    Tak kalah penting, lanjutnya, penurunan harga BBM saat ini tidak akan berpengaruh ke deflasi. Sebaliknya, jika harga minyak dunia kembali naik sehingga BBM juga dinaikkan, maka akan berdampak terhadap inflasi.

    "Ini yang harusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan harga BBM pada kondisi tidak normal seperti sekarang," katanya.

    Selain itu, kata Widhyawan, yang banyak masyarakat tidak tahu adalah fluktuasi harga minyak dunia seperti sekarang sangat memukul Pertamina.

    Di hilir misalnya, meski diuntungkan harga minyak rendah, volume penjualan juga menurun jauh. Dalam kondisi demikian, lanjutnya, biaya per volume yang dikeluarkan BUMN tersebut juga lebih besar.

    "Apalagi, tidak seluruh bahan baku BBM diperoleh melalui impor. Ada juga yang diserap dari minyak dalam negeri dan juga lifting sendiri," katanya.

    Menurut dia, pukulan terberat juga dihadapi Pertamina dari sisi hulu. Pasalnya, sebenarnya proporsi BUMN tersebut selama ini jauh lebih besar di hulu.

    Dengan harga minyak jatuh, praktis akan menurunkan pula marjin Pertamina di hulu, bahkan berpotensi merugi, karena perusahaan tidak bisa serta-merta menutup operasional mereka.

    "Karena jika sumur di-shut down, maka untuk membuka kembali membutuhkan biaya besar dan secara teknis belum tentu bisa kembali produksi. Jadi, otomatis beban yang diterima Pertamina berat sekali. Dan ini yang banyak orang tidak tahu," ujarnya.

    Begitu pula sebagai pengolah minyak mentah menjadi BBM, menurut Widhyawan, kilang juga mengalami kerugian. Keekonomian kilang, lanjutnya, terletak pada minyak mentah sebagai bahan baku, biaya pengolahan, dan juga BBM yang dihasilkan.

    "Jika demand jauh berkurang, maka keekonomian kilang juga terbebani. Dengan demikian, sebenarnya pengilangan juga dalam konteks rugi," kata dia.

    Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti harga bahan bakar minyak Pertamina yang tidak kunjung turun di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia. Menurut dia, penurunan harga BBM bisa sedikit melonggarkan tekanan ekonomi masyarakat di tengah wabah Covid-19.

    "Boro-boro rakyat dapat, malah rakyat yang menanggung beban dengan memberikan sedekah kepada Pertamina," ujar Faisal dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 13 Mei 2020.

    Padahal, kata dia, produk setara Pertamax Turbo di Malaysia bisa dijual dengan harga lebih murah, sekitar Rp 4.600 per liter. Di Indonesia, harga Pertamax Turbo mencapai Rp 9.850 per liter.

    Saat rapat dengan Komisi VII DPR, 4 Mei lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah masih belum menurunkan harga BBM lantaran berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah kondisi harga minyak mentah yang belakangan ini masih berfluktuasi.

    Pemerintah masih menjaga harga tetap karena harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun," ujar Arifin.

    Arifin mengatakan masih memantau kondisi anjloknya harga minyak saat ini. Biasanya, harga minyak mentah kerap anjlok setiap ada krisis, namun dalam tiga bulan kondisi bisa kembali normal.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.