Revisi UU Minerba Tak Berpengaruh pada Saham Emiten Tambang

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) tak mampu membuat saham sejumlah emiten batubara meroket. Dampak penyebaran Covid-19 mengalahkan sentimen perubahan beleid tersebut.

Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menuturkan revisi UU Minerba memberikan sentimen positif bagi perusahaan tambang. "Banyak pasal-pasalnya yang menguntungkan bagi perusahaan tambang," kata dia kepada Tempo, Rabu 13 Mei 2020. Selain jaminan perpanjangan kontrak, keuntungan lainnya adalah perpanjangan tanpa lelang.

Pasal 169 A dalam naskah RUU Minerba menyatakan pemegang Kontrak Kerja dan Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberi jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi berdasarkan kontrak tanpa lelang. Perusahaan juga diberi jaminan perpanjangan hingga 40 tahun tanpa ada pengurangan luas wilayah pertambangan. Hans menuturkan ketentuan tersebut mengurangi risiko bagi perusahaan.

Namun usai Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Minerba pada 12 Mei 2020, saham sejumlah emiten saham justru merah. Saham PT Indika Energy Tbk turun 3,97 persen di level Rp 725 per saham. Meskipun di perdagangan kemarin mampu naik 2,76 persen. Saham PT Bukit Asam Tbk turun 2,93 persen di hari pengesanan RUU Minerba dan kemarin kembali turun 4,27 persen.

Perusahaan pemegang kontrak PKP2B, PT Adaro Energy Tbk, pun turun berturut-turut 2,43 persen dan 0,50 persen. Sementara saham PT Bumi Resources Tbk stagnan di level Rp 50 per saham dalam dua hari terakhir.

Hans menuturkan penurunan saham emiten tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap rencana pencabutan kebijakan karantina wilayah. Padahal di sejumlah negara yang telah membebaskan kegiatan terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 seperti di Cina dan Korea Selatan. Harga komoditas batubara pun terus masih belum menunjukkan kenaikan. "Komoditas batubara terdampak lebih cepat karena harganya dipengaruhi harga minyak dunia yang terus melemah," ujar dia.

Namun dia menyatakan masih ada peluang kenaikan saham emiten tambang. Penurunan harga saat ini menjadi saat yang tepat untuk memulai investasi. Hans menuturkan investor di sektor tersebut dapat meraup untung dengan cepat ketika kondisi dunia mulai pulih nanti. "Ketika ada kenaikan, meski sedikit, investor di sektor ini bisa mendapatkan untung banyak," katanya.

Sementara itu Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra P. G. Talattov, menyatakan investor domestik dinilai memiliki keterbatasan untuk meningkatkan transaksi pembelian saham akibat pelemahan ekonomi. Ditambah lagi, emiten tambang terpapar risiko tinggi terhadap kredit macet dari utang yang jatuh tempo menjelang habisnya kontrak. "Investor akan melihat apakah perusahaan tambang akan memenuhi kewajibannya karena untuk kredit baru pun susah sekarang," ujar Abra.








Serba-Serbi Batas Akhir Periode Lapor SPT, Muncul Scam hingga Keluhan Warganet soal Bayar Pajak

1 jam lalu

Salah seorang wajib pajak memanfaatkan pojok pajak di Mal Solo Square untuk menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 secara e-Filling, Sabtu, 25 Maret 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Serba-Serbi Batas Akhir Periode Lapor SPT, Muncul Scam hingga Keluhan Warganet soal Bayar Pajak

Di akhir periode lapor SPT, muncul fenomena scam via aplikasi hingga keluhan warganet soal bayar pajak buntut kasus pejabat pajak


Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

14 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Indef Ungkap Keluhan Warganet soal Pejabat Pamer Harta hingga Transaksi Janggal Rp 349 T

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita memberikan keluhan warganet soal tiga isu yang ramai diperbincangkan yaitu pejabat pajak pamer harta, dugaan TPPU, dan kasus penerima hadiah tapi harus bayar pajak.


Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

15 jam lalu

Ilustrasi Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Kasus Pejabat Pamer Harta hingga Dugaan TPPU Bikin Warganet Mengeluh soal Bayar Pajak

Peneliti Indef menyebutkan bawah warganet mengluhkan soal pembayaran pajak buntut dari kasus pejabat pajak pamer harta hingga dugaan TPPU.


Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

15 jam lalu

Tempo menemukan sejumlah informasi bagaimana Rafael Alun mengumpulkan pundi-pundi uangnya saat menjadi pegawai pajak. Alumni STAN angkatan 1986 itu diduga punya modus tersendiri mengeruk uang wajib pajak.
Warganet Mengeluh Pejabat Pajak Pamer Harta, Indef: Mayoritas Masih Taat Lapor Pajak

Peneliti atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita mengungkap hasil analisis big data unggahan atau tweet warganet bahwa dampak dari beberapa isu besar soal Kemenkeu tidak membuat masyarakat malas bayar pajak.


4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

21 jam lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
4 Skema Pembatasan BBM Bersubsidi Pertalite versi Indef, Pemerintah Pilih Mana?

Empat rekomendasi pembatasan BBM bersubsidi ini dibagi berdasarkan skema daftar negatif atau negative list kendaraan pengguna Pertalite dan Solar.


Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja ESDM, KPK Dikabarkan Tetapkan 10 Tersangka

1 hari lalu

Suasana di halaman parkir kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan pada Senin 27 Maret 2023. Istimewa
Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja ESDM, KPK Dikabarkan Tetapkan 10 Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi manipulasi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM


Menteri ESDM Akui Adanya Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja Usai Penggeledahan KPK

1 hari lalu

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan keterangan bersama Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Presiden Jokowi akan memberikan insentif hingga Rp 5 triliun untuk kendaraan listrik, dari mobil, motor, hingga bus. Insentif diberikan karena Jokowi melihat kebijakan seperti ini sudah dilakukan oleh semua negara di dunia, terutama di Eropa. TEMPO/Subekti.
Menteri ESDM Akui Adanya Dugaan Korupsi Tunjangan Kinerja Usai Penggeledahan KPK

Menteri ESDM Mineral Arifin Tasrif membenarkan adanya dugaan korupsi tunjangan kinerja usai kantor Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM digeledah KPK.


KPK Telah Tetapkan Lebih dari Satu Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Minerba ESDM

1 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
KPK Telah Tetapkan Lebih dari Satu Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Minerba ESDM

KPK menyebut sudah menetapkan tersangka lebih dari satu orang dalam kasus dugaan korupsi di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)


Terkini: Ekonom Ingatkan Bank Kecil Waspada Lantaran Credit Suisse di Ambang Krisis, Ribut-ribut Gaji Buruh Dipotong 25 Persen

8 hari lalu

Sebuah logo cabang bank Credit Suisse di Bern, Swiss 4 April 2017. [REUTERS / Denis Balibouse]
Terkini: Ekonom Ingatkan Bank Kecil Waspada Lantaran Credit Suisse di Ambang Krisis, Ribut-ribut Gaji Buruh Dipotong 25 Persen

Credit Suisse, berada di ambang krisis. Ekonom Indef ingatkan perbankan yang relatif kecil dan bank digital perlu waspada.


Credit Suisse di Ambang Krisis, Ekonom Sebut Perbankan Kecil dan Digital Perlu Waspada

9 hari lalu

Bank Credit Suisse Swiss [fortune.com]
Credit Suisse di Ambang Krisis, Ekonom Sebut Perbankan Kecil dan Digital Perlu Waspada

Bank investasi asal Swiss, Credit Suisse berada di ambang krisis. Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau Indef, M Rizal Taufikurahman menyebut perbankan yang relatif kecil dan bank digital perlu waspada.