Faisal menilai kebijakan pemerintah saat ini belum mencerminkan urgensi dan krisis, malah cenderung business as usual."Jadi motongnya ecek-ecek. Dan yang memprihatinkan adalah mendahulukan ngutang dulu, bukannya menghemat dulu, sisanya baru utang," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebutuhan pembiayaan utang bruto Indonesia pada tahun ini mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut adalah akumulasi dari sejumlah kebutuhan pembiayaan, antara lain pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi net Rp 153,5 triliun, serta utang jatuh tempo Rp 433,4 triliun.
"Ini termasuk di dalamnya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 dan juga ada di dalam Perpres nomor 54 Tahun 2020," kata Sri Mulyani.
Sumber pembiayaan utang itu akan berasal dari penarikan pinjaman Rp 150,5 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 1.334 triliun. Jumlah SBN yang perlu diterbitkan itu dikurangi dengan realisasi sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp 376,5 triliun, program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimum perbankan Rp 110,2 triliun. Sehingga, menyisakan besar penerbitan SBN dari Mei hingga Desember 2020 menjadi Rp 697,3 triliun.
Dengan nominal tersebut pemerintah memperkirakan rata-rata lelang SBN --baik surat utang negara, maupun surat berharga syariah negara-- untuk periode Mei hingga Desember 2020 adalah Rp 35-45 triliun per dua pekan.
