Faisal Basri Usul Anggaran Kementerian Prabowo Dipangkas Rp 70 T

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri menilai pemangkasan dan realokasi anggaran pemerintah di tengah pandemi Corona ini belum maksimal. Pasalnya, ia melihat penghematan anggaran di setiap kementerian terpantau tidak terlalu signifikan.

    Salah satu kementerian yang anggarannya bisa dipangkas lebih banyak, menurut Faisal adalah Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. "Tolong, kalau betul-betul kita krisis, pertahanannya yang paling minimum saja. Mungkin Rp 50 triliun, dari situ saja kita bisa dapat Rp 70 triliun. Jadi jangan ngutang dulu diperbanyak, dikonsolidasi dulu," ujar dia dalam konferensi video, Rabu, 13 Mei 2020.

    Menurut Faisal, pemangkasan anggaran di kementerian Prabowo itu masih belum cukup banyak, hanya sekitar Rp 9 triliun. Anggaran Kemenhan baru dipangkas dari dari Rp 131 triliun menjadi Rp 122 triliun. "Ini luar biasa. Padahal nuklir pun tidak bisa melumatkan virus, jadi anggaran pertahanan itu harus digunakan untuk penanggulangan Covid-19."

    Selain itu, Faisal juga menyoroti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang hanya dipangkas dari Rp 120 triliun menjadi Rp 95,6 triliun. Ia mengatakan anggaran tersebut bisa saja dipotong lagi sebesar Rp 50 triliun, dan sisanya dipergunakan untuk proyek padat karya untuk menggerakkan ekonomi.

    "Sehingga saudara-saudara kita yang di kota maupun desa bisa misalnya selokan di perbaiki, apa diperbaiki, jalan-jalan di desa bisa diperbaiki, semua bisa jalan, tinggal protokolnya kita ikuti," ujar Faisal. "Ini yang mau kita selamatkan manusianya bukan fisiknya."

    Di samping itu, Faisal juga menyoroti beberapa kementerian yang pemangkasan anggarannya tidak cukup signifikan antara lain Kementerian Agama dari Rp 65 triliun menjadi Rp 62,4 triliun; Kementerian Perhubungan dari Rp 43 triliun menjadi Rp 37 triliun; hingga Kementerian Keuangan dari Rp 43,5 triliun menjadi Rp 41 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.