Edhy Prabowo Ungkap Alasan Ekspor Benih Lobster Diperbolehkan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membeberkan pemberian izin ekspor benih lobster sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Menurut Edhy, perubahan aturan tersebut sudah berdasarkan kajian mendalam.

"Aturan itu dibuat berdasarkan kajian para ahli. Sehingga kami lihat saja dulu. Kami bikin itu juga berdasarkan perhitungan," kata Edhy dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Mei 2020.

Dia menyampaikan itu dalam pertemuan virtual dengan 28 pemimpin redaksi media cetak, online dan juga elektronik. Edhy merespons soal kekhawatiran banyak pihak bahwa izin ekspor benih lobster akan mengancam populasi komoditas tersebut.

Menurutnya, dari hasil pertemuannya dengan ahli lobster Universitas Tasmania Australia, komoditas tersebut sudah bisa dibudidaya. Ditambah lagi, kata dia, potensi hidup lobster budidaya sangat besar mencapai 70 persen, jauh lebih tinggi dibanding hidup di alam.

Edhy juga mengatakan aturan izin ekspor benih lobster sebenarnya mengedepankan keberlanjutan. Karena, eksportir baru boleh mengekspor benih lobster setelah melakukan budidaya dan melepasliarkan 2 persen hasil panen ke alam.

"Kami minta mereka peremajaan ke alam 2 persen. Saya pikir ini bisa menjaga keberlanjutan," ujarnya.

Di samping keberlanjutan, alasan ekonomi menjadi pertimbangan diterbitkannya aturan ekspor benih lobster. Edhy mengatakan banyak nelayan yang kehilangan mata pencaharian setelah adanya Permen KP Nomor 56 tahun 2016. Apalagi, Permen tersebut tidak memperbolehkan lobster dibudidayakan.

"Kami mendorong keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus sejalan. Tidak bisa hanya keberlanjutan saja tapi nelayan kehilangan penghasilan, tidak bisa juga menangkap saja tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki," kata Edhy.

Sebelumnya, rencana membuka keran ekspor benih lobster tersebut selalu ditentang oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menilai tata cara eksploitasi dengan cara ekstraktif harus ditinggalkan, karena yang harus dijadikan asas industri sumber daya alam Indonesia adalah keberlanjutan terutama. Karena dengan begitu maka sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

Pada era kepemimpinannya, Susi menerapkan kebijakan melarang perdagangan lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia.

HENDARTYO HANGGI






Polres Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar

21 hari lalu

Polres Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Penyundupan Benih Lobster Senilai Rp 3,9 Miliar

Penyelundup benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta itu terancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.


Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

28 hari lalu

Terkini Bisnis: Susi Pudjiastuti Dukung Dana Pensiun DPR Dihapus, Dampak Sosial Harga BBM Tak Kunjung Naik

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang dimulai dengan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani hapus dana pensiun DPR.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

28 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Hapus Jatah Pensiun DPR

Susi Pudjiastuti menyatakan dukungannya pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju agar dana pensiun untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera dihapus.


Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

31 hari lalu

Presiden PKS Kunjungi Susi Pudjiastuti, Bahas Masa Depan Bangsa

Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Ketua Bidang Tani dan Nelayan Riyono saat bertemu dengan Susi Pudjiastuti


Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura, KKP: Pelaku Melarikan Diri

31 hari lalu

Gagalkan Penyelundupan 300 Ribu Benih Lobster ke Singapura, KKP: Pelaku Melarikan Diri

KKP menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 300 ribu benih bening lobster (BBL) atau benur senilai Rp30 miliar ke Singapura.


Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

33 hari lalu

Terkini Bisnis: Naik Pesawat Wajib Booster, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Mulai esok, penumpang pesawat rute domestik berusia di atas 18 tahun wajib melakukan vaksin booster.


Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

33 hari lalu

Terkini Bisnis: Loker Lulusan SMA di Astra International, Strategi Antam Usai Kalah Kasasi

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 28 Agustus 2022 dimulai dengan PT Astra International Tbk. membuka lowongan pekerjaan.


Terpopuler Bisnis: Dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani, Pengacara PT Taspen Uraikan Audit BPK

33 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani, Pengacara PT Taspen Uraikan Audit BPK

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Sabtu sore, 27 Agustus 2022 diantaranya dukungan Susi Pudjiastuti ke Sri Mulyani soal skema pensiunan PNS.


Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

34 hari lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS.


Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti Bertemu Airlangga, Sinyal Merapat ke Golkar dan KIB?

37 hari lalu

Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti Bertemu Airlangga, Sinyal Merapat ke Golkar dan KIB?

Airlangga menyebut Susi memiliki modal politik besar yang harus diwadahi. Sementara, Hary Tanoesoedibjo sudah memiliki Sekber partai nonparlemen