DPR Resmi Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 secara virtual yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. Rapat ini beragendakan laporan BPK RI mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019, laporan Badan Legislasi terhadap penyempurnaan rancangan peraturan DPR RI tentang tata tertib, serta laporan BURT terhadap pembahasan rancangan kerja anggaran DPR RI Tahun anggaran 2021. ANTARA/Galih Pradipta

    Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 secara virtual yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. Rapat ini beragendakan laporan BPK RI mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019, laporan Badan Legislasi terhadap penyempurnaan rancangan peraturan DPR RI tentang tata tertib, serta laporan BURT terhadap pembahasan rancangan kerja anggaran DPR RI Tahun anggaran 2021. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - DPR akhirnya telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang.

    "Kami akan menanyakan pada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui atau disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua DPR-RI Puan Maharani seraya menanyakan kepada peserta Rapat Paripurna, Selasa 12 Mei 2020.

    Pertanyaan itu pun disambut dengan sorakan para anggota fraksi partai. "Setuju, setuju," saut peserta Rapat Paripurna diiringi ketok palu Pimpinan DPR.

    Adapun dalam pengambilan keputusan ini disetujui oleh delapan fraksi untuk menetapkan RUU Minerba sebagai undang-undang yakni Fraksi PDI P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan PPP. Kemudian hanya satu fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat.

    Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rasa terima kasih kepada anggota legislatif telah menyetujui RUU Minerba sebagai undang-undang.

    "Tidak lupa kami mohon maaf jika selama pembahasan perubahan RUU nomor 4 tentang minerba bersama bapak ibu anggota dewan jika terdapat hal-hal kurang berkenan," kata dia.

    Dia pun berharap, undang-undang yang baru disahkan ini akan menjawab permasalahan pertambangan mineral dan batu bara pada masa mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.