Posko Pengaduan THR Online Dibuka, Bisa Diakses Hingga 30 Mei

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat video conference bersama Korean Chamber di Jakarta, Senin (27/4/2020).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat video conference bersama Korean Chamber di Jakarta, Senin (27/4/2020).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 secara online. Posko ini untuk melayani pengaduan para pekerja yang berlaku selama 11-31 Mei 2020.

    Ida menjelaskan, Kemenaker telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR 2020 di pusat yang diikuti di daerah agar pelaksanaan surat edaran THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif. 

    "Serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha," kata Ida dalam konferensi video di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020. Posko Pengaduan THR 2020 dapat diakses secara online melalui situs Kemenaker dalam periode 11-30 Mei 2020 selama jam kerja. 

    Sebelumnya, Ida telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

    Dalam SE itu terbuka ruang dialog jika perusahaan tidak mampu membayar penuh THR tepat waktu atau malah sama sekali tidak bisa membayarnya dalam waktu yang ditentukan sesuai perundang-undangan. Dialog itu harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan perusahaan, hasilnya pun harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

    Perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai Undang-undang dan mencapai kesepakatan dengan pekerja harus membuat perjanjian secara tertulis sebagai tanda kesepakatan. Jika tidak, pengawas akan melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

    Dalam surat edaran itu, juga meminta pemerintah daerah membentuk Posko THR Keagamaan untuk memantau pelaksanaan pemberiannya. "Pengawas ketenagakerjaan akan terus mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan," kata Ida Fauziyah.

    ANTARA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.