TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Manajemen sekaligus Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng menilai seharusnya pemerintah bisa menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengisi posisi pada Dewan Pengarah Gugus Tugas Penanganan Virus Corona.
Menurutnya tim pengarah yang ada saat ini terlalu banyak dan cenderung bersifat birokratis. "Saya ingin usulkan apa yang terjadi di Jerman dan Amerika yang dimasukkan ke tim bukan (karena) posisi, tapi keahlian. Pengarah tak perlu terlalu banyak, tapi harus betul-betul memberi arahan," kata dia saat diskusi virtual bersama Indef, Selasa 12 Mei 2020.
Adapun isi dari struktur anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Corona terdiri dari 27 elemen mulai dari menteri-menteri, para kepala lembaga, serta seluruh gubernur Indonesia.
Dia mengatakan dengan struktur anggota dewan pengarah yang terlalu banyak dan diisi oleh orang pemerintahan, hal itu bisa membuat cara kerja dari tim pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tak bisa maksimal. Terutama ketuanya Kepala BNPB Doni Munardo harus pusing mengurusi tatanan birokrasi yang terlalu panjang, sementara dia diminta untuk melakukan percepatan dalam melawan pandemi virus corona.
"Itu kalau dalam organisasi perusahaan itu namanya top heavy. Itu top heavy biasanya tak bisa jalan tuh, karena gemuk banget," ucapnya.
Lebih lanjut, Tanri menyarankan bahwa isi dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seharusnya bisa diisi oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Dan dengan begitu, manajemen dari tim tersebut bisa diperbaiki. "Yang paling penting sekarang ini jangan membangun organisasi berpola birokratis," ujarnya.
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pun mengusulkan beberapa nama seperti pakar statistik epidemiologi Pandu Riono serta Sosiolog Imam Prasodjo disebutnya bisa masuk sebagai tim ahli dalam susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Ada orang-orang ini yang bisa jadi resource dan bisa jadi bagian dari tim komite ini. Bukan posisi, karena itu tend to be birocratic," ujarnya.
EKO WAHYUDI
